DPD: Tak Ada Alasan untuk Hentikan Situng

| 08 May 2019 16:48
DPD: Tak Ada Alasan untuk Hentikan Situng
Perwakilan DPD bertemu dengan KPU (Diah/era.id)
Jakarta, era.id - Komite I DPD RI menyambangi Kantor KPU RI untuk meminta klarifikasi soal isu dugaan kecurangan Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) dan server pusat KPU. 

Untuk membuktikan itu, Ketua Komite I DPD RI Benny Ramdhani beserta jajarannya diajak berkeliling oleh Ketua KPU Arief Budiman untuk melihat situasi server KPU dan proses rekapitulasi suara Pemilu 2019.

Setelah mendapat penjelasan dari Arief, Benny meyakini, tidak ada desain kecurangan atas input data dalam Situng. Ia pun menangkis dugaan-dugaan kecurangan Situng yang dilontarkan sejumlah pihak. 

"Kami berani mengatakan nol persen dari tuduhan itu. Hari ini kami bisa memastikan, selain secara teoritik maupun akademik. Situng ini secara disclaimer, data entri yang ditampilkan pada menu situng sesuai dengan angka yang tertulis pada salinan form C1 yang diterima dari kabupaten/kota," jelas Benny di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2019).

Apabila terdapat kekeliruan data antara scan C1 dengan Situng, bukan berarti ada kecurangan di situ. Kekeliruan itu, kata Benny dapat dilakukan perbaikan pada pleno terbuka pada rekap kecamatan. 

"Kalau di Situng ada kekeliruan maka bisa dikoreksi bukan oleh orang, tapi dalam rapat pleno yang terbuka di kecamatan. Kemudian, dilakukan koreksi data sesuai yang tertulis di salinan C1," ucap dia. 

Lebih lanjut, Benny bilang Situng merupakan alat untuk mengawasi rekapitulasi yang bisa dipantau oleh seluruh pihak, baik peserta pemilu sampai masyarakat. Benny pun mementahkan desakan penghentian Situng hanya karena menduga ada kecurangan pada kekeliruan entri data. 

"Tak ada alasan Situng untuk dihentikan atau menuduh terjdi kecurangan. Jika terjadi kekeliruan, itu sifatnya human error, itu pasti terjadi," jelas dia.

Supaya kamu tahu, anggota Dewan Pengarah BPN Fadli Zon menganggap server KPU bermasalah dan mudah diretas karena mengalami down beberapa kali. Fadli juga meminta KPU mematikan servernya bila KPU tidak bisa meyakinkan masyarakat soal kemanan server dari kecurangan. 

Fadli menyarankan KPU menghitung suara manual daripada menggunakan teknologi yang rawan dicurigai. Ia khawatir, nanti penghitungan suara akan berubah-ubah karena server KPU diretas.

"Saya usul server KPU tuh tidak usah dipakai, dimatikan saja. Kalau dia sewa ya sewanya dibatalkan, enggak usahlah lebih bagus hitung manual. Manual berjenjang tidak apa apa lebih lama tapi tidak usah pakai server-serveran lagi," ungkap Fadli. 

Rekomendasi