Tim Editor
Ketua Front Kedaulatan Bangsa, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto bilang, kondisi politik bangsa saat ini sangat memprihatinkan. Dan agak mirip dengan ucapan Prabowo Subianto, mereka bilang ibu pertiwi sedang diperkosa.
"Saat ini bangsa dan negara kita sedang alami kondisi politik yang tidak stabil, disebabkan hak kedaulatan rakyat telah dirampas. Bagaikan ibu pertiwi yang sedang diperkosa, dengan terjadinya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistemasif, masif dan brutal," kata Tyasno kala jumpa pers di Gran Mahakam, Jakarta, Senin (20/5/2019).
Menurut Tyasno, keadaan ekonomi sekarang sangat membebani rakyat. Mereka khawatir kondisi ini bisa melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tyasno mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyuarakan kebenaran meskipun banyak rintangan yang dihadapi. Kata dia, sikap tersebut demi masa depan demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami serukan kepada saudaraku sebangsa dan setanah air untuk bersama dalam semangat kebangkitan nasional. Selamatkan kedaulatan negara dari bahaya konflik suku, agama, golongan yang dapat memicu disintegrasi NKRI,” jelasnya.
Tyasno mengajak, purnawirawan TNI-Polri agar tetap menjadi patriot dan menjadi contoh baik berbangsa dan bernegara kepada generasi penerus.
"Tetap konsisten sebagai patriot bangsa yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran dan keadilan dalam kondisi damai maupun genting, demi negara dan bangsa. Kita harus selalu bersama rakyat yang saat ini hak kedaulatannya sedang diselewengkan," jelasnya.
Para purnawirawan ini juga mengaku siap turun ke jalan untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat di Pemilu Presiden 2019. Mereka janji akan datang ke gedung KPU pada 22 Mei mendatang.
"Membantu rakyat yang berjuang untuk kepentingan menegakkan kedaulatannya," kata Tyasno.
Tyasno menjamin gerakan ini bukan karena perintah Prabowo Subianto. Namun, atas keinginan bersama para purnawirawan TNI-Polri yang prihatin dengan kondisi politik Indonesia.
"Tidak ada dipimpin Pak Prabowo. Jadi perjuangan tersebut adalah perjuangan yang lahir dari nurani rakyat sendiri, karena dia telah diserang, karena dia telah disengsarakan. Untuk itu rakyat ingin mengembalikan kedaulatan bangsa dan NKRi itu adalah milik rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat," jelasnya.
Sedangkan Komjen Pol (Purn) Sofyan Jacob bilang, fungsi TNI-Polri harus segera dikembalikan yakni sebagai alat negara. TNI-Polri selama ini sudah bekerja keras menjaga profesionalitasnya. Jangan justru dirusak oleh kepentingan pemerintah hingga dihadapkan dengan rakyat yang menyuarakan hak dan pendapatnya.
"Memang benar kembalikan Polri dan TNI juga kepada fungsinya sebagai alat negara, bukan alat pemerintah. Apalagi, itu sebagai alat penguasa. Seolah-olah TNI-Polri dijadikan tim sukses, nah ini yang harus kita kembalikan,” kata Sofyan.
Sofyan menegaskan, apa yang dikatakannya memiliki landasan. Dalam negara demokrasi menyatakan pendapat adalah hak. Namun rezim saat ini, menyuarakan perbedaan pendapat, langsung dianggap makar.
“Demonstrasi kan satu yang wajar, kenapa sekarang disebut makar. Padahal makar kan bukan sesuatu yang mudah. Makar itu tujuannya menggulingkan pemerintah yang sah, sedangkan kita dan rakyat ini berkumpul dan menyuarakan ketidakadilan dibilang makar,” tuturnya.
Sofyan pun memastikan, gerakan masyarakat dalam proses Pilpres 2019 ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan makar. Karena, hanya bertujuan menyuarakan kedaulatan keadilannya yang telah dicurangi.
