Jadi Tim Hukum Prabowo, Bambang Widjojanto Dikritik ICW

Tim Editor

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (Wardhany/era.id)

Jakarta, era.id - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengkritik anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Bambang Widjojanto yang jadi ketua tim hukum paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kritik itu disampaikan Adnan, mengingat saat ini posisi eks komisioner KPK masih dibayar oleh APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi, berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bambang harusnya bekerja penuh dalam tim yang jadi pembantu gubernur.

"Saya hanya mempertanyakan soal posisi Mas BW di TGUPP karena ‘diwakafkan’ untuk menjadi lawyer Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi," kata Adnan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Dia juga mengkritik soal cuti yang diambil oleh Bambang Widjojanto. Sebab, meski dia cuti tapi dia tetap digaji oleh Pemprov DKI Jakarta. 

"Bila hanya cuti, maka BW tetap mendapat upah sebagai anggota TGUPP yang berasal dari APBD," ujarnya.

Selain mengkritik, Adnan juga mempertanyakan sikap BW karena tidak menunjukkan etika pejabat publik. Sebab, jika jadi pejabat publik harusnya semua waktu yang dimilikinya didedikasikan untuk masyarakat bukan malah mengurus sengketa Pilpres 2019.

"Di sini kita berbicara etika pejabat publik. Yang senior seharusnya lebih paham," ujar Adnan.


Grafis oleh Ilham/era.id

Kritikan Adnan ini juga dia sampaikan melalui unggahannya di media sosial yaitu Facebook. Dari unggahannya pada tanggal 24 Mei yang lalu, Adnan mempertanyakan apakah BW tetap menerima gaji dari Pemprov DKI Jakarta.

"Sekedar tanya, anggota TGUPP itu digaji oleh APBD DKI, dan jumlahnya per-anggota lumayan besar. Nah, saat diwakafkan menjadi kuasa hukum pasangan Capres tertentu untuk menggugat hasil pemilu ke MK, apakah gajinya distop dulu atau terus mengalir? #ingatbunghatta." tulis Adnan dalam akunnya.

Supaya kalian tahu, setelah ditunjuk sebagai ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto langsung mengajukan cuti sebagai anggota TGUPP. Dalam tim itu, Bambang duduk sebagai Ketua Bidang Komite Pencegahan Korupsi.

Bekas komisioner KPK periode 2011-2015 itu mengajukan cuti selama satu bulan dengan alasan ingin fokus pada penanganan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengaku dia tak keberatan anak buahnya jadi ketua tim hukum paslon 02 Prabowo-Sandiaga di MK. Sebab, apa yang dilakukan BW itu merupakan hak warga negara. 

"Ini adalah hak warga negara. Mereka bukan Aparatur Sipil Negara, sehingga mereka berhak untuk menentukan pilihan politiknya," kata Anies beberapa waktu lalu.

Tapi, meski disebut bukan ASN, BW juga mendapat gaji dari anggaran Pemprov DKI. Yang dikhawatirkan, kinerja Bambang di DKI menjadi tidak fokus karena tumpang tindih dengan pekerjaannya sebagai tim hukum BPN. 

Anies bilang selama menjalankan kedua tugasnya dengan baik dan tak ada konflik kepentingan antara tim hukum BPN dengan TGUPP, tak ada yang salah dari kerjaan Bambang. 

"Selama bisa menjalankan tugas dengan baik dan tidak ada conflict of interest, insyaallah enggak apa-apa. Apalagi, ini periode singkat ya. 14 hari itu waktu yang singkat," ungkap Anies. 

Tag: sesudah keputusan kpu prabowo-sandiaga pemprov dki jakarta icw

Bagikan: