Tim Editor
"Gaya otoriter Orde Baru. Lebih jauh, potensi kecurangan pemilu yang dilakukan presiden petahana akan lebih kuat terjadi kalau karakteristik pemerintahan yang dibangunnya adalah pemerintahan yang cenderung otoriter, yang untuk di Indonesia salah satu contohnya adalah di era Orde Baru," kata Teuku Nasrullah di ruang sidang utama Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).
Untuk meyakinkan argumentasinya soal pemerintahan Jokowi yang dinilai otoriter dan Orde Baru, tim hukum Prabowo juga mengutip sejumlah pengamat asing. Salah satu yang berpendapat demikian adalah Prof Tim Lindsey, guru besar hukum dan Indonesianis dari Melbourne University Law School.
Dalam artikelnya, Jokowi in Indonesia's 'new order', Profesor Tim berpendapat pengaturan sistem politik yang masih buruk, maka pemenang pemilu akan cenderung bertindak koruptif untuk mengembalikan biaya politik yang sangat mahal
"Untuk menyenangkan kelompok pemodal (oligarki), maka Presiden Jokowi akan mengambil langkah keras kepada kelompok Islam, pilihan kebijakan yang akan membatasi kebebasan berpendapat, dan membuatnya berhadapan dengan kelompok masyarakat sipil," ungkap Teuku.
Berikut kutipan lengkap Profesor Tim, dalam lampiran gugatan Prabowo-Sandi:
He cannot afford to have too many of these his enemies, and that means three is not much Jokowi can do about Indonesia's a poorly-regulated political system, which favours the wealthy and drives candidates to illegally recoup the high costs of getting elected once they are in office.
This system has entrenched corruption among the political elite and is a key reason for their predatory approach to public procurement.
All this feeds Indonesia's continuing poor reputation for transparency, which, in turn, keeps foreign investment away, notwithstanding Jokowi's constant rhetoric that Indonesia is 'open for business'. That, combined with persistent low tax revenues and res tape, has seen economic growth stagnate at 5,2 per cent, well below what is needed. The resulting high prices and lack of new jobs feed discontent.
With elections ahead in 2019, Jokowi knows he has to cater to Islamist rabble rousing and keep the oligarchs happy in order to convince the public that the should be re-elected- all will somehow keeping the police, army and Megawati's concervative nationalist political party (the Indonesia Democratic Party of Struggle,PDI-P) on side.
In these circumstances, Jokowi probably feels he has litle choice but to dump many of his promises to civil society, which is increasing marninalised in any case. After all, if former general Prabowo Subianto runs again againts him, most of civil society will have little chance but to stick with Jokowi, even if they think he has berrayed them.
Untuk meyakinkan sembilan hakim konstitusi terkait dalil pemerintahan Jokowi bergaya otoriter Orde Baru. Tim hukum Prabowo juga memiliki pandangan yang sama seperti pendapat dari Tom Power, kandidat doktor dari Australian National University yang risetnya terkait dengan politik di Indonesia.
Hal itu tertuang dalam makalah Tom Power di konferensi tahunan 'Indonesia Update' di Canberra, Australia pada september 2018. Masih menurut tim hukum Prabowo-Sandi, Tom Power menyoroti hukum kembali digunakan oleh pemerintahan Jokowi untuk menyerang dan melemahkan lawan politik.
Sebagai bukti pandangan itu, tim hukum Prabowo menyertakan dua link berita yaitu 'Jokowi's authoritarian turn' dan 'Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline'.
"Mengenai karakteristik pemerintahan Jokowi mirip Orde Baru sekaligus menjelaskan bagaimana modus kecurangan pemilu di era otoritarian tersebut juga dilakukan oleh Paslon 01 yang juga Presiden petahana Jokowi, yaitu strategi pengerahan ABG yang di era Orde Baru adalah poros ABRI-Birokrasi-Golkar. Modus ini di era Pemerintahan Jokowi bereinkarnasi menjadi tiga poros pemenangan, yaitu Aparat-Birokrasi-BUMN-Partai Koalisi," tulis tim hukum Prabowo dalam halaman 38.
