Tim Editor
Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon mengatakan, pihaknya akan mengikuti proses yang berlangsung sesuai dengan sekuen. Dia bilang, kubunya akan tetap optimis mencari kebenaran dan keadilan, yang final menurut hukum yang ada di negara ini terkait dengan Pilpres maupun Pileg.
“Saya yakin masih ada kebenaran dan keadilan di negara kita ini,” katanya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Fadli juga mengakui, jadwal sidang-sidang di MK sangat ketat, dan padat. Apalagi, kata dia, secara logika sebenernya waktunya sangat pendek untuk mengurai senuah persoalan yang ada di dalamnya.
“Persoalan nasional, seharusnya memang waktu yang diberikan itu lebih panjang lagi, untuk semua pihak gitu. Sehingga bisa mengeksplorasi. Karena kita mencari kebenaran dan mencari keadilan di sini,” tuturnya.
Terkait dengan alat bukti yang dianggap tidak cukup, kata Fadli, hal ini kembali kepada hakim sebagai pengambil keputusan.
“Kita enggak bisa berspekulasi. Hakim konstitusi yang 9 orang itulah yang nanti akan memutuskan tentu semua alat bukti kesaksian itu akan menjadi pertimbangan,” ucapnya.
Saat disinggung mengenai perbaikan yang diajukan BPN seharusnya tidak diterima karena secara formil tidak sesuai dengan peraturan SK, Fadli menilai, hal ini bukan sekedar persoalan administratif.
“Masa suatu substansi, maupun bukti ataupun esensi yang penting bisa mengalahkan persoalan administratif. Saya kira itu harus jadi pertimbangan dari para hakim juga. Karena kita ini mau cari kebeneran bukan sekedar persolaan-perosalan administratif,” tutupnya.
