KPU Bela Ma'ruf Amin di Ruang Sidang MK

Tim Editor

Ketua Tim Hukum KPU, Ali Nurdin (Anto/era.id)

Jakarta, era.id - Posisi cawapres dari kubu 01, Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah jadi polemik. Pencalonan Ma'ruf --kata kuasa hukum Prabowo-Sandi-- dinilai bermasalah. Di depan para hakim Konstitusi, KPU serta tim hukum Jokowi-Ma'ruf berdalih, tak ada yang salah dengan pencalonan Ma'ruf.

Di hadapan sembilan hakim konstitusi, Ketua Tim Hukum KPU, Ali Nurdin menyebut gugatan kubu 02 keliru. Menurut dia, yang tak diperbolehkan maju sebagai calon pemimpin dalam pemilu adalah seseorang yang menjabat di perusahaan tergolong BUMN. Ia juga menjelaskan alasan kenapa KPU meloloskan pencalonan Ma'ruf sebagai cawapres. Menurutnya, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah bukanlah BUMN.

Mengutip Pasal 1 Ayat 1 UU Tahun 2013 tentang BUMN, Ali menjelaskan bahwa BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh atau yang sebagian milik negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.

"Dalam kasus ini, kedua bank yang dimaksud tidak mendapatkan penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak dikategorikan sebagai BUMN," kata Ali Nurdin di ruang sidang MK, Selasa (18/6/2019).

Selain pasal di atas, Ali juga menyertakan Pasal 1 Ayat 15 UU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah. Pasal tersebut, menurut Ali telah mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah termasuk kategori pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah, seperti halnya akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum.

Dengan kata lain, kedudukan hukum Dewan Syariah merupakan pejabat yang berbeda dengan jabatan komisaris direksi, pejabat dan karyawan Bank Syariah. "Tidak ada kewajiban bagi Calon Wakil Presiden atas nama Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin untuk mundur dari jabatannya sebagai pengawas syariah dari PT. Bank BNI Syariah dan PT. bank Syariah Mandiri," tuturnya.


Kesembilan hakim konstitusi ini menentukan perjalanan langkah Indonesia ke depan (Anto/era.id)

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto mendesak diskualifikasi terhadap pasangan 01 karena jabatan Ma'ruf yang diduga melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu.

Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Nama Ma'ruf sendiri masih tercatat sebagai pejabat di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah yang dimuat dalam website resmi kedua bank milik pemerintah itu. "Bahwa Calon Wakil Presiden Maruf amin, sesuai dengan pernyataannya di KPU tertanggal 09 Agustus 2018, menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai Karyawan atau pejabat BUMN/BUMD," tutur Bambang membacakan permohonan.

Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon, profil cawapres Maruf Amin juga masih tercantum di dalam website resmi Bank BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah Sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah ... Informasi di atas menegaskan bahwa cawapres Maruf Amin adalah masih menjabat sebagai Karyawan/Pejabat Badan Usaha Milik Negara, kendati telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 01 Peserta Pemilu. Sampai hari ini, status Calon Wakil Presiden Maruf Amin tidak berubah," lanjutnya. 

Tag: perlawanan terakhir prabowo

Bagikan: