Tim Editor
Jakarta, era.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo sangat ingin melakukan rekonsiliasi dengan lawan politiknya, yakni Prabowo Subianto.
Menurut Luhut, Jokowi juga rela apabila harus menyambangi kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor. Seperti pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014.
“Ya bisa saja terjadi begitu (sowan ke Hambalang) Tidak ada yang tidak mungkin. Jokowi kan orang humble,” katanya, di Gedung DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).
Luhut menilai, demi kepentingan bangsa dan negara, Presiden Jokowi tidak masalah jika harus sowan terlebih dahulu ke Prabowo. Meski, kata dia, pada akhirnya beliau yang bakal diputuskan sebagai pemenang Pilpres 2019 setelah pengumuman putusan Mahkamah Konstitusi Kamis 27 Juni.
“Dan untuk kepentingan negara, saya kira Pak Jokowi tidak akan pernah sungkan untuk berbuat apa saja,” ujarnya.
Di samping itu, Luhut menyebut, tidak menutup kemungkinan ajakan rekonsiliasi diutarakan Jokowi saat pidato penetapan sebagai presiden terpilih. Atau setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) apabila semua gugatan yang disampaikan kubu Prabowo ditolak.
“Nanti dengar saja pidato presiden setelah pengumuman. Insyaallah semua baik-baik, tentu nanti presiden akan menyampaikan pidato sebagai presiden terpilih. Insyaallah akan mengajak supaya kita ramai-ramai membangun negara kita ini,” tuturnya.
Ilustrasi oleh Ilham/era.id
Bagaimana, BPN?
Di kesempatan berbeda, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengaku belum terpikir untuk melakukan rekonsiliasi dengan kubu Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Andre menjelaskan, meskipun kemungkinan Kepala BIN Budi Gunawan yang dikirim untuk melancarkan rekonsiliasi antara keduanya.
"Belum terpikir untuk melakukan pertemuan-pertemuan, apalagi deal-deal seperti yang disebut berbagai pihak. 212 lah apalah itu belum ada jadi fokusnya MK," ucap Andre di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Menurut Andre, kalaupun akan terjadi pertemuan, yang bertemu langsung adalah keduanya yakni Jokowi dan Prabowo. Buat Andre, jangan sampai pihak ketiga ikutan nimbrung di pertemuan itu.
Ketua DPP Partai Gerindra ini memastikan, jika pun terjadi pertemuan, tidak akan berlangsung sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kata dia, fokus utama kubunya masih terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
"Tapi tentu pertemuan itu terjadi setelah MK selesai, nanti di saat yang pas dan tepat Prabowo akan berjumlah dengan Pak Jokowi untuk membicakan kepentingan bangsa dan negara. Kedua, silaturahim dan menurunkan tensi para pendukung. Kan begitu,” katanya.
“Tadi belum ada terpikir untuk bertemu soal bagi-bagi deal. Ini Gerindra bukan partai lain. Kita fokus di MK kita enggak pernah punya rencana zigzag selagi proses ini,” tutupnya.
Ilustrasi oleh Ilham/era.id
