Tim Editor
Saat kunjungan itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus bercerita ke Wali Kota Tri Rismaharini soal anggaran pengelolaan sampah DKI yang mencapai Rp3,7 triliun. Namun, masalah sampah di Jakarta dinilai masih berantakan ketika dibandingkan anggaran pengelolaan sampah di Surabaya yang hanya Rp30 miliar.
Pemprov DKI Jakarta menyatakan keberatan dengan komentar ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih berkata, perbandingan tersebut tidak sepadan. Sebab, Jakarta adalah provinsi serta pusat pemerintahan, sementara Surabaya hanyalah sebuah kota.
"Enggak apple to apple. Jumlah penduduk kita lebih banyak. Perputaran ekonomi kita kan jauh lebih besar daripada Surabaya, sehingga bangkitan sampahnya kan lebih tinggi, Itu membutuhkan biaya yang lebih besar," kata Andono di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).
Andono mengatakan, anggaran sebesar Rp3,7 triliun ini bukan hanya untuk masalah sampah. Tapi juga untuk pembangunan pusat pengolahan sampah ITF (Intermediate Treatment Facility) di Sunter yang tertunda.
"Kan kita mau bikin ITF. ITF-nya itu kan perlu lahan. Lahan di Jakarta mana ada yang murah kan. Itu proporsi yang terbesarnya," ungkap.
Lagipula, terdapat perbedaan pengerjaan kedinasan antara DKI Jakarta dengan Surabaya. Di Jakarta, Dinas LH tidak hanya mengatur soal pengelolan sampah, melainkan masalah lingkungan hidup lain. Sementara, pengelolaan sampah di Surabaya diatur oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
"Kalau kita ngomong kayak yang Surabaya punya, mestinya kita ngelihat-nya satu sudin. Kalau kita kan Dinas LH, bukan Dinas Kebersihan. Dinas LH itu ngurusin bukan cuma sampah. Ngurusin-nya kita ngurusin udara, belum air, belum B3," jelas Andono
