Megawati Minta Jokowi Beri PDIP Jatah Menteri Terbanyak

| 08 Aug 2019 15:28
Megawati Minta Jokowi Beri PDIP Jatah Menteri Terbanyak
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Wardhany/era.id)
Bali, era.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berharap partainya dapat jatah menteri terbanyak di kabinet pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2024. Hal ini disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato politik di acara pembukaan Kongres V PDIP di Bali.

"Orang kita pemenang dua kali. Betul tidak? Saksikan ya. Iya dong. Jangan nanti, 'Ibu Mega, saya kira karena PDIP sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuma 4 ya'. Ndak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau," kata Megawati yang disambut riuh teriakan para kader PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).

Mega menyampaikan pidato ini di hadapan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amun. Mereka turut diundang dalam acara Kongres V PDIP ini.

"Iya dong. Orang yang tak dapat kemenangan saja minta. Horeeeeeee," teriak Megawati sambil mengepalkan kedua tangannya di hadapan dada.

"Ini dalam kongres partai ya Pak Presiden, saya meminta dengan hormat, bahwa PDIP masuk ke kabinet dengan jumlah menteri yang terbanyak," tegas dia.

Usai Megawati menyelesaikan pidato politik dan membuka kongres, Presiden Joko Widodo pun langsung menjawab permintaan Presiden ke-5 RI tersebut. Jokowi menganalogikan, jika partai lain mendapat tiga kursi di kabinetnya mendatang, belum tentu juga PDIP mendapat jumlah kursi dua kali lipat. 

Hanya saja dia memastikan, partai yang membesarkan namanya itu bakal mendapat kursi lebih banyak dari partai manapun. "Yang jelas pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya," kata Jokowi dalam sambutannya.

Dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014-2019, PDIP mendapatkan sejumlah kursi menteri. Di antaranya, Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Rekomendasi