PDIP Ajukan 10 Nama Lebih untuk Kandidat Menteri

| 09 Aug 2019 16:42
PDIP Ajukan 10 Nama Lebih untuk Kandidat Menteri
Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani (Wardhany/era.id)
Bali, era.id - PDI Perjuangan menyodorkan lebih dari 10 nama kandidat menteri kepada Presiden Joko Widodo. Harapannya, Jokowi mempertimbangkan ini karena PDIP adalah pemenang Pemilu 2019.

"Ya lebih dari 10 lah. Kan kemarin presiden bilang bahwa insallah pdip akan mendapatkan posisi lebih banyak karena memang suaranya lebih banyak dan merupakan partai pemenang pemilu," kata politikus PDIP Puan Maharani kepada wartawan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Jumat, (9/8/2019).

Nama para kandidat menteri ini sudah disepakati setelah pembahasan terbatas dan tertutup PDIP. Menko PMK ini tak mau menyebutkannya salah satu nama kandidat itu.

"Ya banyak, ya, menurut kalian siapa contoh dari kalian siapa yang pantas? Bingung kan, ya ya sudah nanti aja lihat," ungkapnya.

Dia sadar adanya kemungkinan partai lain tak ikhlas bila permintaan PDIP ini dikabulkan Jokowi. Tapi dia meminta semua partai melihat hasil pemilu 2019 sebagai acuannya.

"Itu kan hak semua parpol, ada yang ikhlas, ada yang enggak ikhlas. Ya, nanti kita lihat saja dari hasil perolehan suaranya di pemilu," ujar Puan.

Sementara itu, politiku PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, PDIP layak mendapatkan kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), serta Menteri Pertanian.

Menurut Masinton, kader PDIP pantas menduduki jabatan tersebut karena konstituennya kebanyakan berasal dari desa dan bekerja di sektor pertanian. 

"Kalau kami sih berharap portofolio pertanian pedesaan itu (jatahnya) PDI Perjuangan karena di situ banyak konstituennya," katanya.

Selain itu, Masinton mengatakan, PDIP juga layak mendapatkan kursi Menteri Hukum dan HAM, yang saat ini dijabat oleh Yasonna Laoly yang merupakan kader PDIP. 

Tapi, dari semua permintaannya itu, Masinton menegaskan, keputusan akhir tentang posisi menteri ada di tangan Presiden Jokowi.

"Kalau nambah kan tinggal ditambah saja. Nambah itu kan tergantung presiden nanti nambahnya berapa, ya komposisinya siapa," ujar dia.

Rekomendasi