Tim Editor
"Menurut ICW, indikator yang mestinya tetap diutamakan oleh Pak Jokowi ada pada tiga hal. Pertama soal kapasitas, kedua soal integritas, dan ketiga soal loyalitas," kata Donal di Kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).
Dia mengatakan, kapasitas menjadi indikator pertama karena kabinet yang dibentuk oleh presiden terpilih ini bakal dinilai oleh orang banyak. Sehingga, mantan Wali Kota Solo ini harus memilih orang yang mampu menjalankan fungsinya di kementerian bukan malah memilih orang yang tidak bisa mengerjakan apapun.
"Kedua adalah integritas, ini jadi sangat penting. Kita sangat berharap kepada Pak Jokowi melakukan background check atas calon-calon menterinya," ungkap Donal.
Jokowi, kata Donal, bisa saja tersandera oleh menterinya jika dia salah pilih karena punya masalah hukum di masa lalu.
"Jangan sampai Pak Jokowi memilih orang yang punya persoalan hukum masa lalu dan punya cacat integritas untuk jadi menteri di kabinet beliau," tegasnya.
Selain masalah integritas dan masalah kapasitas, hal lain yang harus diperhatikan oleh Presiden Jokowi adalah soal loyalitas.
"Ini mesti jadi concern buat Pak Jokowi agar tim bisa bekerja maksimal selama lima tahun, tentu beliau harus memilih orang yang punya loyalitas. Bukan justru mereka yang berpikir jabatan menteri merupakan anak tangga menuju kekuasaan di tahun 2024."
Apresiasi ICW untuk Jokowi
Soal pembentukan kabinet, ICW mengapresiasi Jokowi yang mengatakan tak akan memberikan posisi Jaksa Agung untuk kader partai politik. Saat ini, Jaksa Agung dijabat oleh bekas politikus Partai NasDem M Prasetyo.
Apalagi ICW menilai kerja Prasetyo dalam penanganan hukum, menjadi bias karena bersinggungan dengan persoalan politik dan berimbas pada publik serta meningkatnya tensi politik.
"Dampaknya juga pada partai pendukung Pak Jokowi itu sendiri. Di antara mereka kemudian muncul ketegangan, saling curiga, saling tuding, saling bajak kader yang paham hukum di daerah masing-masing," ujar Donal.
Selain Jaksa Agung, ICW menilai jabatan Menko Polhukam dan Menkumham harus bebas dari kader partai. Sebab, dua posisi ini penting dalam proses penegakan hukum dan jika menterinya berasal dari partai politik rawan intervensi dan tumpang tindih.
Selain itu, dua jabatan tersebut harus diisi oleh orang yang mampu membaca dan mengatasi situasi politik yang dinamis dan bisa cenderung panas.
"Menkumham dan Menkopolhukam harusnya diisi oleh orang yang mampu menenangkan situasi politik yang panas. Sehingga apapun yang dilakukan dua orang yang ada di posisi itu, bukan dianggap atau dituding bias dengan kepentingan politik tadi," tutupnya.
