Tim Editor
Dikatakan Prasetio, dalam Pasal 54 A ayat (6) Permendagri menyebut bahwa penganggaran kegiatan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyinggung pembiayaan rumah DP nol rupiah yang menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema itu menyebut bahwa pemohon dikenakan DP 1 persen dan bunga 5 persen--ditanggung Pemprov DKI--selama 20 tahun waktu cicilan rumah.
"Kepala daerah enggak bisa bikin program yang pembiayaannya sampai 20 tahun," ujar Prasetio saat dihubungi era.id, Jumat (19/1/2018).
Menurut Prasetio program DP nol rupiah tersebut mirip dengan program sejuta rumah yang sempat digagas Presiden Joko Widodo. Bedanya harga rumah DP nol rupiah lebih mahal, dan dipastikan akan sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Program sejuta rumah milik Jokowi sendiri juga memanfaatkan skema pembiayaan FLPP atau program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi, dengan bunga mencapai 5,5 persen per tahun dan jangka waktunya sampai 20 tahun.
"Untuk harga jual rumah Rp100 juta hingga Rp135 juta untuk rumah tapak. Cicilan yang harus dilunasi oleh MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) hanya Rp825.000 sampai Rp1,1 juta per bulan," imbuh dia.
Dengan ringannya cicilan yang ditanggung pemohon, maka masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah murah versi Jokowi. "Sesuai dengan persyaratan bank, dengan begitu masyarakat yang memilik pendapatan Rp3 juta per bulan masih bisa mencicil," tambah dia.
Dikatakan Prasetio, sedangkan untuk rumah DP 0 rupiah malah justru bukan untuk masyarakat bawah, mengingat harganya yang terbilang cukup tinggi.
Harga rumah DP nol persen yang pada tahap pertama dibangun di kawasan Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, memiliki harga yang bervariatif. Untuk tipe 21 harga per unitnya sebesar Rp185 juta, sedangkan untuk tipe 36 harga per unitnya mencapai Rp320 juta.
"Kalau rusunami yang diluncurkan Gubernur Anies itu, cicilan minimal Rp1,5 juta sampai Rp2,6 juta, artinya pendapatan minimal Rp4,5 juta. Sedangkan UMR DKI Rp3,6 juta. Jadi rusunami DP nol rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi kelas menengah," ucap Prasetio.
