Ibu Kota Baru yang Minim Bencana

Tim Editor

Presiden Jokowi saat mengumumkan pemindahan ibu kota (Twitter @Jokowidodo)

Jakarta, era.id - Lahan seluas 180 ribu hektare di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, kelak jadi ibu kota republik ini. Kawasan itu pun sudah dipantau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Hasilnya, kedua daerah itu memang lebih aman dari ancaman gempa bumi dibanding Pulau Jawa.

Pulau Kalimantan berada cukup jauh dari zona tumbukan lempeng atau megathrust. Sehingga secara umum aktivitas gempa bumi di wilayah Kalimantan terhitung rendah dan relatif lebih aman daripada pulau-pulau lain di Indonesia.

"Dari kajian tektonik, lokasi yang Presiden sebutkan (Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara) merupakan lokasi yang paling stabil," ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/8).
 

Dwikorita berkata, di Kalimantan memang ada tiga utama, yaitu Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternoster. Namun, menurut BMKG, sesar-sesar tersebut cenderung sudah tua dan/atau minim aktivitas. Sesar Paternoster misalnya adalah sesar yang usianya lebih dari 30 juta tahun dan itu membuatnya minim aktivitas.

Selain itu, BMKG mencatat bahwa secara umum wilayah Kalimantan memiliki tingkat kerawanan gempa yang lebih aman. Kalimantan dianggap lebih aman dari gempa jika dibandingkan dengan wilayah Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Papua yang memiliki catatan sejarah gempa yang merusak serta memakan korban jiwa.
 

Mesti begitu, BMKG menyarankan untuk tetap adanya perencanaan terkait mitigasi bencana dengan menyiapkan tata ruang pantai. Hal itu mengingat Pulau Kalimantan khususnya wilayah pesisir Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan masih memungkinkan umntuk menerima tsunami kiriman.



Selain potensi tsunami, BMKG juga menganalisis potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sekali pun kawasan Kalimantan Timur tidak berbatasan langsung dengan batas negara serta memiliki ketersediaan lahan dengan status APL, hutan produksi dengan konsesi HTI dan hutan produksi yang bebas konsesi.

"Wilayah Kalimantan Timur tercatat oleh BNPB menjadi wilayah yang rawan banjir pada wilayah yang dekat dengan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Selain itu, wilayah ini juga memiliki ketersediaan sumber daya air tanah yang rendah serta mengalami tingkat deforestasi cukup tinggi," tulis Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Wisnu Widjaja dalam kajiannya berjudul Analisa Kebencian Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara.

Sehingga ketika terjadinya pembakaran hutan wilayah ini akan terisolasi dan akan menyulitkan untuk ditangani. Satu aspek lagi yang menjadi kelemahan wilayah Kalimantan Timur adalah adanya pencemaran minyak di perairan.



Kendati demikian, cukup banyak modal awal untuk dipilihnya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara yang baru. Selain berada dekat dengan dua bandar udara besar, di Balikpapan dan di Samarinda. 

Wilayah ini juga dekat dengan akses jalan tol Balikpapan-Samarinda. Kalimantan Timur juga dekat dengan Semayang Balikpapan. Struktur demografi di wilayah ini juga tergolong heterogen, bahkan sebagian besar merupakan pendatang.

Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun dengan biaya Rp466 triliun di mana 19 persen akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.

Sejumlah aturan dan undang-undang juga perlu direvisi terkait pemindahan ibu kota. Setidaknya dalam catatan era.id, proses pemindahan ibu kota membutuhkan sembilan UU yang pembahasannya melibatkan lintas komisi di DPR. Tidak cukup hanya merevisi UU nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi ibu kota negara yang saat ini masih berposisi di DKI Jakarta, tapi juga penataan ulang lokasi pertanahan ibu kota negara.

Selain itu juga revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pengaturan kawasan strategis Ibu Kota Negara sebagai ring 1),  UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan kajian ulang pembuatan UU tentang Kota.

Tag: ibu kota pindah becak di jakarta

Bagikan: