Tim Editor
"Saya hanya mengusulkan dan menyarankan tolong dilihat dengan baik dan untuk waktu jangka panjang," kata Megawati lewat keterangan tertulisnya, Rabu (28/8/2019).
Ketua Umum PDI Perjuangan ini mengatakan, dirinya tak mau ibu kota baru semrawut dan menanggung beban berat seperti DKI Jakarta yang terdiri dari pusat bisnis, pusat pemerintahan, dan manufaktur. Sehingga, Megawati meminta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) benar melakukan analisis jangka panjang terkait pemindahan ini.
"Tata ruangnya ditentukan dengan baik, untuk jangka panjang. Jadi harus komit ya. Kalau sejak awal ditentukan untuk ruang terbuka, ya untuk terbuka, enggak boleh berubah. Kalau untuk pertanian ya pertanian," ungkap dia.
Selain meminta analisis jangka panjang, Megawati mengharapkan ada blueprint pengembangan wilayah lain di Pulau Kalimantan dengan tujuan untuk memetakan pulau ini. Apalagi, Kalimantan sudah terkenal dengan pertambangan mineralnya dan harus dijaga supaya tidak terganggu produksinya ke depan.
Secara tegas, Megawati juga meminta pemerintah harus memikirkan Analisa Dampak dan Lingkungan (AMDAL) dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pembangunan.
Dia juga sempat mempertanyakan sprinsip 'Go Green' pemerintah namun bakal membangun gedung tinggi di wilayah Kalimantan yang masih ditutupi hutan.
"Katanya kita go green. Mau konsekuen atau tidak? Kan itu saja. Antara lain sebetulnya go green lho. Masa kita mau bangun high rise building?" tanya Mega.
"Belum lagi connect dengan masalah ring of fire kita. Jadi itu harus melihat dengan baik melalui BMKG. Saya mengerti Kalimantan itu salah satu pulau yang tua. Sehingga tidak ada gunung. Tapi kan sulitnya tanahnya gambut. Begitulah kurang lebih hitung menghitungnya," imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi telah menyampaikan pemindahan ibu kota tersebut. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pemindahan pusat pemerintahan ini dirasa perlu mengingat beban Jakarta saat ini sudah sangat berat sebagai pusat pemerintahan, bisnis, perdagangan, dan jasa.
Selain itu, bonus demografi penduduk di Pulau Jawa juga sudah mencapai angka 54 persen dari total penduduk Indonesia. Sehingga, Jokowi merasa pemindahan ini urgent untuk dilakukan.
