DPR Masih Cari Visi Strategis Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Tim Editor

Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Sumber: Kaltimprov.go.id)

Jakarta, era.id - Rencana pemindahan ibu kota masih jadi pembahasan penting DPR untuk periode 2019-2024. Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsudin mengatakan, setidaknya ada dua alasan pemindahan ibu kota 

nya setidaknya harus mencakup dua aspek pertimbangan.

"Pertama, sebagai solusi untuk menyelesaikan atau menghindari masalah. Kedua, ada visi strategis nasional yang ingin di capai," kata Aziz, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (21/10/2019).

Sebagaimana diketahui, Presisen Jokowi juga sudah menyebutkan beberapa alasan penting pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, karena beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa.

Selain itu, bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia juga ada di Jakarta. Ditambah lagi, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sebanyak 150 juta jiwa atau 54 persen dari total penduduk Indonesia. 58 persen PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa.

"Tentu tidak ada yang salah dengan alasan tersebut. Tapi bila alasan pemindahan ibu kota tersebut hanya sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah, maka terlalu banyak cara yang bisa direncanakan ketimbang harus memindahkan ibu kota. Terlebih biaya yang dibutuhkan untuk pemindahan itu sangat fantastis," ucapnya.

Aziz juga mengingatkan, bahwa rencana pemindahan ibu kota ini, bahkan tidak tersebut dalam kampanye Jokowi dalam pilpres 2019. Tidak juga dijelaskan oleh presiden, apakah ibu kota yang akan dibangun nantinya hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan ataukah ada fungsi lain; seperti sebagai pusat bisnis dan perekonomian.

"Atau bahkan ada visi strategis yang lebih jauh dari itu, yaitu sebagai pusat episentrum peradaban Indonesia," tuturnya.

Politisi Golkar ini menyebut, hanya beberapa waktu setelah pemerintah menyampaikan rencana pemindahan ibu kota Negara, sejumlah kritik dan sanggahan terus bermunculan, baik dari oposisi, maupun dari praktisi, mulai dari masalah lokasi, status hukum, landasan undang-undang, hingga rencana biaya pembangunan yang sangat fantastis.

"Dengan kata lain, ketiadaan visi di sini, membuat feasibility dari proyek itu sendiri menjadi sangat relatif. Misalkan saja, dana sekitar 466 triliun yang direncanakan itu, memang sangat besar ketika visinya hanya untuk memindahkan kantor pusat pemerintahan. Terlebih pada era seperti ini, di mana komunikasi dan koordinasi bisa dilakukan dengan sejumlah cara yang lebih efektif dan efisien," jelasnya.

Lagi pula, jika rencana pemindahan ibu kota itu untuk mengurangi beban Kota Jakarta, kata Aziz, aktivitas pemerintah pusat sendiri, sebenarnya kurang dari 10 persen keseluruhan masalah Jakarta. Dengan hanya memindahkan kantor pusat pemerintahan, masalah akan tetap menumpuk di Jakarta dan solusi lain akan kembali dibutuhkan.

"Bandingkan bila pemerintah memiliki visi strategis untuk menjadikan ibu kota yang baru sebagai pusat episentrum peradaban Indonesia di masa depan. Dengan lokasinya yang tepat di tengah Indonesia, Kalimantan Timur bukan hanya cocok dijadikan sebagai pusat perdagangan dalam negeri, tapi juga pusat bisnis di kawasan Melanesia dan Oceania," ujarnya.

Menurut Aziz, Kalimantan Timur bisa diproyeksikan sebagai salah satu titik pusat divisi perdagangan global baru di kawasan Pasifik, yang nantinya akan dihubungkan dengan sistem perdagangan besar yang sudah ada, seperti jalur One Belt One Road (OBOR) yang digagas oleh China, dan jalur trans Pasifik ke benua Amerika.

"Untuk terlaksananya visi sebesar ini, agaknya angka 1000 Triliyun pun masih sangat kecil. Bahkan, kalaupun harus membutuhkan dukungan sejumlah undang-undang dan landasan hukum lain, hal itu masih worth it dilakukan," tuturnya.

Meski begitu, menurut Aziz, pemerintah tentu telah miliki rencana strategis yang dimaksud. Maka sangat penting bagi pemerintah untuk menyampaikan visi strategis dari rencana pemindahan ibu kota ini.

"Sebab rencana ini akan mengubah secara fundamental skema kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah tidak mungkin mengusungnya sendiri. Karena itu semua pihak perlu menyiapkan diri," tutupnya.

Tag: ketua dpr ibu kota pindah

Bagikan: