Tim Editor
Pemerintah Indonesia telah merespon kekhawatiran KTHAM PBB. Kementerian Luar Negeri melalui Diplomat yang bertugas di Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa pun telah memberikan gambaran akurat terkait situasi di Papua.
"Diplomat Indonesia di PTRI Jenewa telah melakukan serangkaian pertemuan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat terkait situasi di Papua mengingat terdapat berbagai distorsi pemberitaan yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya dan latar belakang kejadian," kata Duta Besar RI untuk PBB, Hasan Kleib dari keterangan PTRI Jenewa seperti dikutip dari Antara, Kamis (5/9/2019).
Memang KTHAM menyampaikan keprihatinan terkait kondisi dan situasi yang terjadi di Papua. Namun KTHAM juga menegaskan pihaknya menyambut baik himbauan Presiden RI Joko Widodo dan pejabat tinggi Indonesia lainnya untuk melawan rasisme dan diskriminasi, serta ajakan untuk berdialog dan pemulihan ketenangan.
Hasan mengatakan Indonesia juga menyampaikan bahwa aparat keamanan "telah bertindak secara profesional dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menghadapi massa."
Dijelaskan pula terkait pembatasan sementara akses internet untuk mencegah terjadinya kembali penyebaran hoaks dan disinformasi yang telah memperkeruh suasana.
"Ditegaskan pula bahwa baik Presiden RI maupun jajaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk elemen masyarakat di Indonesia sangat menyesalkan terjadinya insiden rasisme di Malang dan Surabaya yang telah mencetuskan protes massa di Papua," ujar Hasan.
Pernyataan tersebut dikeluarkan menyusul sorotan komunitas internasional terkait demonstrasi rusuh di sejumlah wilayah di Papua sejak 19 Agustus hingga akhir pekan lalu.
Dalam media statement pada Rabu (4/9), KTHAM PBB Michelle Bachelet mengungkapkan kekhawatirannya atas jatuhnya korban, baik sipil maupun aparat keamanan. Bachelet mengatakan bahwa peningkatan kekerasan adalah bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018, dan kami telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia.
"Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia yang demokratis dan beragam, dan saya mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka, serta untuk memulihkan layanan internet dan menahan diri dari hal-hal yang berlebihan. Penggunaan kekuatan," demikian seperti dikutip dari situs resmi OHCHR.org.
