Tunggakan Pajak Mobil 'Borjuis' Jakarta Rugikan Daerah Rp48,7 M

Tim Editor

Ilustrasi (Pixabay)

Jakarta, era.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menemukan 1.461 kendaraan berharga di atas Rp1 miliar menunggak pajak, baik pajak kendaraan bermotor (PKB) ataupun pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB). Akibat tunggakan mobil-mobil mewah para borjuis itu, pemprov kehilangan potensi pendapatan Rp48,7 miliar.

Pemprov saat ini tengah menggenjot perolehan pajak daerah. Untuk mengejar pendapatan pajak, pemprov bahkan memberikan keringanan kepada penunggak pajak dengan pengurangan pokok pajak daerah, termasuk yang bersumber dari pajak BBN-KB dan PKB.

Penunggak pajak PKB dan BBN-KB sejak 2012 akan diberi diskon pokok pajak hingga 50 persen. Sedang penunggak pajak 2013-2016 diberi keringanan 25 persen. Selain mengurangi pokok pajak, pemprov juga menghapus denda atau sanksi administrasi bagi penunggak pajak.

Terkait dengan mobil mewah penunggak pajak, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mencatat potensi pendapatan dari sejumlah merek mobil mewah, mulai dari Lamborghini, Rolls Royce, Aston Mart, Land Rover, Toyota, BMW, hingga Ferrari, di mana masing-masing unit memiliki nilai pajak tahunan mencapai ratusan juta rupiah.

"Kita mendefinisikan mobil yang harganya di atas Rp1 miliar tergolong kendaraan mewah. Ada seribuan yang akan kita kejar (tunggakan) ... Lamborghini itu hampir Rp150 juta, Rolls Royce itu ratusan juta hampir Rp1 miliar, Ferrari itu hampir Rp200 juta," tutur Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin, Senin (16/9).

 Guna mengejar pemilik mobil mewah dapat melunasi tunggakan pajak, BPRD akan memanggil asosiasi yang menaungi para pemilik mobil mewah untuk menyosialisasikan kebijakan pengurangan tunggakan pajak ini.

"Nanti kami juga bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam rangka pelaksanaan penegakkan apabila mereka tidak memanfaatkan kebijakan keringanan pajak 2019 ini," tambah Faisal.


Alasan penunggak pajak

Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Muslich Zainal Asikin menjelaskan sejumlah kemungkinan kenapa pemilik mobil mewah menunggak pajak. Yang utama, alasan para pemilik mobil mewah menunggak pajak adalah alasan kenapa mereka membeli mobil.

"Jadi, orang punya mobil mewah di Jakarta itu rata-rata bukan untuk fungsional, melainkan prestige dan hobi. Karena jarang pakai, maka mereka merasa rugi bayar pajak yang mahal," tutur Muslich kepada era.id, Selasa (17/9/2019)

Muslich menuturkan, rata-rata mobil mewah didesain untuk kecepatan tinggi. Dengan kondisi lalu lintas Jakarta yang '10-20 kilometer per jam', alasan itu jadi masuk akal, meski tentu saja tak membenarkan tunggakan mereka.


Showroom mobil Maserati (Pixabay)


Alasan kedua, menurut Muslich berkaitan dengan alasan pertama. Karena mobil mewah jarang digunakan dalam keseharian, kebanyakan pemilik hampir pasti memiliki mobil lain. Nah, kepemilikan lebih dari satu mobil mengharuskan pemilik membayar pajak progresif yang semakin memberatkan niat mereka untuk membayar pajak.

Pajak progresif adalah pajak tahunan dengan persentase yang didasarkan pada jumlah kendaraan. Akibatnya, tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat jika kuantitas kendaraan makin banyak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, tarif PKB untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama adalah 2 persen. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5 persen, dan penambahan 0,5 persen untuk kendaraan ketiga dan seterusnya.


Kita coba hitung

Mari kita coba hitung pajak pertahun. Anggap saja satu mobil Ferrari mencapai harga Rp6 miliar. Jika dikalikan 2 persen untuk PKB kepemilikan pertama, si pemilik mesti membayar pajak tahunan sebesar Rp120 juta. 

Atau, misalkan Ferrari tersebut terkena pajak progresif kepemilikan kedua, PKB yang mesti dibayar bisa mencapai Rp150 juta per tahun. "Pajak progresif itu itu terlalu tinggi. Sudah terbukti pajak progresif tidak bisa mengendalikan wajib pajak taat bayar pajak," tutur Muslich. 

Selain itu, ada pula faktor yang membuat pemilik mobil mewah belum juga melunasi kewajiban pajak BBN-KB) saat transaksi mobil bekas. Berdasar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tarif BBN-KB penyerahan kedua mencapai 1 persen. 

Dengan begitu, kalikan saja harga mobil Ferrari yang mencapai harga Rp6 miliar sebagai biaya BBN-KB kedua. Dengan hitungan itu, pemilik mobil wajib membayar pajak Rp60 juta.

Muslich juga menuturkan akal-akalan yang biasa dilakukan para penunggak pajak BBN-KB. "Tapi, yang terjadi saat ini kan malah orang-orang pada enggak mau bayar bea balik nama," tutur Muslich.

"Kebanyakan orang beli mobil mewah enggan buat balik nama, mendingan dia pinjam KTP pemilik lama untuk bayar pajak tahunannya. Jadi, uang yang semestinya dibayar dari BBN-KB dua malah enggak masuk ke kas daerah," tambahnya.

Tag: bayar pajak

Bagikan: