Pemprov DKI Beri Diskon Tunggakan Pajak Sampai 50 Persen

Tim Editor

kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, Faisal Syafruddin (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Tahukah kamu, kalau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan diskon pengurangan pajak hingga 50 persen bagi warganya. Diskon pajak ini akan berlangsung sejak hari ini hingga Desember 2019.

Ada pun keringanan pajak yang akan diberikan meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). 

"Di dalam program keringanan pajak daerah ini, masyarakat juga dapat memanfaatkan kebijakan lainnya berupa penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB 2 yang tertuang sampai 2019," kata kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, Faisal Syafruddin di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (16/9/2019).

Kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 89 dan 90 Tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan sanksi administrasi piutang pajak daerah dalam bentuk program keringanan pajak, yang telah diteken oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Sementara wajib pajak yang menunggak PKB atau BBNKB sejak 2012 diberikan diskon pokok pajak sebesar 50 persen. Sedangkan untuk tunggakan pajak 2013-2016 dan seterusnya akan diberikan keringanan sebesar 25 persen. 

Selain mengurangi pokok pajak, Pemprov DKI Jakarta juga menghapus denda atau sanksi administrasi bagi wajib pajak yang menunggak pajak.

"Bagi masyarakat yang akan memanfaatkan keringan pajak daerah ini, terutama untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan PKB dapat dilakukan di 5 wilayah samsat di Provinsi DKI Jakarta," lanjut Faisal.

Di samping itu, Faisal menyebut Pemprov DKI juga akan menghapus sanksi administrasi juga diberikan kepada beberapa jenis pajak seperti pajak hotel, hiburan, parkir, air tanah, restoran, reklame, dan PBB-P2 sampai dengan tahun 2018. Keringanan tunggakan pokok pajak yang akan diberikan sebesar 25 persen bagi PBB-P2 dari tahun 2013-2016.

"Kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat wajib pajak melakukan pembayaran mulai tanggal 16 september sampai dengan 30 Desember 2019," tutur Faisal.

Faisal berharap kebijakan keringanan pajak daerah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melunasi tanggungan pajaknya. Apalagi dalam catatan BPRD tunggakan pajak daerah tahun 2019 mencapai Rp2,4 triliun.

"Optimalisasi dari penerimaan pajak daerah ini kami harapkan bisa menyumbang Rp600 miliar sebagai tambahan dari penerimaan pajak daerah tahun 2019," ungkapnya.


Ilustrasi razia (era.id)

Jangan sampai terlewat

Faisal berharap masyarakat dapat memanfaatkan program pemutihan atau keringanan pajak ini dengan baik. Sebab dirinya memastikan, bakal ada sanksi pada penunggak pajak di tahun 2020 mendatang.
 
Sanksi yang akan dilakukan Pemprov dalam melaksanakan penagihan dan penegakan hukum (law enforcement) secara masif, terutama tentang pemasangan plang atau stiker bagi wajib pajak yang menunggak. Pemprov DKI juga bakal menggandeng Polda Metro Jaya memasifkan razia pajak kendaraan pada 2020.

"Selanjutnya, ada penghapusan registrasi dan identifikasi atau pencabutan nomor polisi bagi kendaraan bermotor yang telah melampaui 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK," tambah Faisal.

Tak hanya itu, ada pula pencabutan izin usaha bagi pemilik usaha yang tidak bersedia melaporkan data transaksi usahanya secara online. Selanjutnya, kewajiban pelunasan Pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap pemohon perizinan dan pelayanan perpajakan (Tax Clearance).

"Tahun ini kami sudah melaksanakan tax clearence, oleh sebab itu, tahun depan akan lebih masif lagi bagi wajib pajak yang belum menyelesaikan perpajakannya, maka izin usahanya akan ditunda oleh Dinas PTSP sampai pembayaran pajaknya lunas," jelasnya.
 

Tag: bayar pajak pemprov dki jakarta

Bagikan: