Membedah Alasan Anggota DPRD Gadaikan SK Mereka

Tim Editor

Gedung DPRD Jakarta (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Sebulan terakhir ini, muncul tren penggadaian Surat Keputusan (SK) pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024 di sejumlah daerah sebagai syarat peminjaman uang ke bank. Beberapa di antaranya adalah Anggota DPRD Banten, Depok, Cimahi, Surabaya, dan DKI Jakarta. 

Khusus di DKI Jakarta, penyedia gadai SK dari DPRD adalah Bank DKI. Corporate Secretary Bank DKI Herry Djufraini bilang, ada 10 anggota dewan yang sudah mencairkan pinjaman ke Bank DKI dengan menyertakan SK mereka. Namun, soal nama dan besaran pinjamannya, dia merahasiakannya dengan alasan privasi.

Bank DKI memang memiliki fasilitas kredit multiguna bagi anggota DPRD karena gaji parlemen DKI tersebut dibayar lewat rekening Bank DKI. Kemudian, penggadaian SK ini hanya berlaku selama mereka menjabat. 

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus memetakan, ada dua alasan anggota DPRD menggadaikan SK mereka. 

Pertama, kata dia, akibat dari efek pengeluaran jor-joran anggota dewan selama masa kampanye yang membuat simpanan keuangan mereka habis. Sementara, gaji bulanan belum bisa membalik modal duit kampanye. 

"Ini pengeluaran yang tak terduga dan tak terukur. Nafsu yang besar untuk menang membuat mereka mengeluarkan uang dalam jumlah tak terduga hingga tak sadar kalau modal nyaris habis," tutur saat dihubungi era.id, Kamis (19/9/2019). 

Kedua, gaya hidup mewah anggota menuntut seseorang mempunyai banyak uang di awal periode. Orang-orang seperti ini merasa bahwa menjadi pejabat daerah mesti diikuti dengan penampilan wah. 

"Sebagian anggota menganggap terpilih jadi anggota DPRD sekaligus membuatnya naik kelas menjadi pejabat. Jadi pejabat, otomatis mesti dengan tampilan maksimal. Maka perlu duit untuk mendandani diri," ungkapnya. 

Lucius khawatirkan, utang dari penggadaian SK ini membuka peluang untuk melakukan tindak korupsi. "Ada bahaya besar yang mengintai aksi ini. Peluang korupsi menjadi terbuka manakala tuntutan pemenuhan kebutuhan terbagi untuk membayar hutang," jelasnya.

Lebih jauh, dia menilai, upaya penggadaian SK ini melanggar etika. Sebab, SK ini adalah legalisasi penugasan mereka sebagai wakil rakyat.

"Saya melihat ada kecenderungan penggadaian ini melanggar etika, karena SK itu tak pernah dimaksudkan sebagai alat transaksi. Itu kan surat penugasan negara bagi anggota," kata Lucius.


Pelantikan anggota DPRD Jakarta (Diah/era.id)

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI sementara, Syarif mengaku tak heran ada anggota dewan yang menggadaikan SK mereka. Sebab, hal itu juga terjadi di periode sebelumnya. 

Berdasarkan pengalamannya, anggota DPRD yang menggadaikan SK itu untuk melunasi janji kampanye yang belum tuntas di daerah pemilihannya. Belum lagi, mahalnya biaya saat proses pemilu juga jadi penyebab mereka menggadaikan SK-nya. Dengan menggadaikan SK, anggota dewan bisa mendapatkan uang dengan cepat.

"Belum terbiasa dia, belum settle. Dia perlu uang untuk pembinaan konstituennya. Itu yang saya tahu," tutur Syarif. 

"Kalau 2014 itu kebanyakan dia punya utang uang saksi. Kan belum ada di bayar. Tarifnya naik yang dulu saksi per orang dikasih Rp200 ribu, sekarang pada naik. Ada yang minta Rp 300 ribu," kata politikus Gerindra tersebut. 

Tag: anggota dprd dana kampanye

Bagikan: