Tim Editor
"Pansus Kajian tentang Ibu Kota Negara berbeda dengan Pansus lain yang ada DPR, kerja kami singkat dan tidak bertele-tele," kata Ketua Pansus Zainudin Amali di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).
Dalam rapat kerja mereka, telah berfokus pada pembahasan isu pembiayaan dan infrastruktur; lokasi dan lingkungan. Terakhir anggota Pansus ini juga telah selesai membahas pemindahan aparatur negara (ASN) dan regulasi yang dibutuhkan ketika pindah ke Kalimantan.
Pemerintah melalui Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, tidak akan memindahkan semua aparatur sipil negara (ASN) dari Jakarta ke ibu kota baru. "Bukan serta merta 188 ribu ini pindah semua, kan enggak. Kita kan nanti ada beberapa kriteria yang akan kita susun."
Setiawan menjelaskan, ASN yang akan dipindahkan menyesuaikan dengan desain ibu kota baru. Ditambah, akan ada 30.372 PNS pensiun pada 2024. Pempindahan juga bakal dilakukan bertahap. Tergantung bagaimana model ibu kota baru.
"Makanya kita dengan Bappenas ini sedang menghitung, desainnya ibu kota ini kan model seperti apa, nanti perkantorannya platform nya seperti apa, semua e-government segala macam, kan orang-orangnya pasti dipilih potensinya yang dekat-dekat sana," jelasnya.
Tak hanya ASN, Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga akan ikut memindahkan markas besarnya jika ibu kota pindah ke Kalimantan Utara. Wacananya, markas baru TNI akan berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, atau 117 Km dari lokasi ibu kota baru.
Hal yang sama juga disampaikan Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto, perihal pemindahan personel TNI ke ibu kota baru. Menurutnya hanya di luar Mabes yang akan mengisi Mabes TNI di Jakarta, sedangkan 5.737 personel akan pindah ke Kalimantan Timur.
Selain itu, TNI juga mengusulkan pembentukan komando daerah militer (kodam) khusus untuk pengamanan ibu kota baru. Sama halnya dengan meminta penambahan beberapa satuan TNI di sejumlah kodam yang berdekatan dengan Kalimantan Timur.
"Untuk angkatan darat, diusulkan kodam khusus pengamanan ibu kota baru serta penambahan gelar kekuatan, baik Kodam 6 Mulawarman di wilayah Kalsel maupun Kodam 12 Tanjungpura di Kalteng. Untuk Angkatan laut ada beberapa satuan yang perlu ditambah, yaitu Lanal Sambas, Lanal Ketapang," ucap Joni.
Di sisi lain, Wakil Ketua Pansus Kajian tentang Ibu Kota Negara, A. Bakrie menilai, perlunya kajian mendalam terkait keamanan ibukota negara di Kalimantan Timur. Menurut dia, aspek keamanan dan pertahanan ibu kota harus menjadi prioritas yang dipikirkan Pemerintah karena wilayah Kalimantan Timur, satu daratan dengan negara-negara tetangga.
"Pada prinsipnya teman-teman Pansus memahami namun sebagian melihat perlu kajian mendalam karena menyangkut keamanan, karena nanti kita satu daratan dengan negara tetangga seperti Malaysia," ucap Bakrie.
Mengingat wilayah Kalimantan juga berbatasan langsung dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Bakrie menilai ibu kota baru memerlukan pengamanan dan sistem pertahanan yang canggih serta didukung teknologi memadai semacam 'Smart security'.
Karena itu menurut dia, Pansus Ibu Kota Negara menilai perlu adanya penambahan anggaran pertahanan dan keamanan negara karena dibandingkan dengan negara lain, anggaran tersebut masih jauh di bawah.
"Tadi disampaikan kesiapan dari sisi keamanan oleh perwakilan Panglima TNI bahwa Insya Allah mudah-mudahan semuanya akan bisa ditangani dan mereka juga sudah menyampaikan anggaran biaya dan menyerahkan kepada Bappenas," jelasnya.
