Tim Editor
"Kami mengecam pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat Papua Barat," lanjut Tabismasmas, seperti yang dikutip SBS Australia, Sabtu (29/9).
Pemerintah Indonesia menggunakan hak jawabnya hari ini. Diplomat Kementerian Luar Negeri Indonesia Rayyanul Sangadji mengatakan, motif Vanuatu bukan dilatari kepedulian terhadap hak asasi manusia, melainkan kepentingan negara itu mendukung gerakan separatis di Indonesia.
Baca Juga : Perusuh Wamena Bukan Warga Baliem
"We condemn emphatically violations of human rights of the indigenous of
West Papua. We call for use of the UN system to find solutions to these human rights abuses"
Vanuatu PM, Charlot Salwai Tabimasmas, addresses #UNGA
SBS News
FULL STATEMENT: https://t.co/8DKx28wAW5 pic.twitter.com/uczohLITgI
— Voice of Truth and Freedom (@khirlani) September 28, 2019
"Vanuatu ingin menunjukkan kesan ke dunia bahwa mereka mendukung isu HAM. Tetapi motif yang sebenarnya, negara itu mendukung agenda separatis (di Provinsi Papua Barat)," ujarnya dalam sesi hak pertama menjawab (1st Right of Reply) pada Sidang ke-74 Majelis Umum PBB di New York, Senin (29/9/2019).
Dalam sesi debat umum itu, Rayyanul memperkenalkan dirinya merupakan orang asli Papua dan keturunan ras Melanesia. Menurut Rayyanul, pernyataan Vanuatu menunjukkan aksi separatis di Papua tidak lagi bersifat lokal karena telah didukung oleh negara asing.
"Indonesia tidak mengerti kenapa ada satu negara yang terus menunjukkan dukungannya terhadap kelompok separatisme yang telah menyebabkan konflik dan hilangnya nyawa warga sipil," sambungnya.
Lokasi Vanuatu dilihat melalui Google Maps
Untuk diketahui, Vanuatu merupakan tempat berdirinya gerakan separatis United Liberation Movement for West Papua pada 7 Desember 2014. Organisasi itu dipimpin tokoh separatis Papua yang kini menjadi warga negara Inggris, Benny Wenda.
Vanuatu pun mendesak negara Pasifik besar, khususnya Australia untuk bertindak secara substansial terhadap isu Papua Barat.
Beberapa hari terakhir, Papua terus menjadi sorotan dunia menyusul aksi kekerasan di beberapa daerah seperti Wamena dan Jayapura. Sebanyak 33 orang dilaporkan tewas akibat kerusuhan di Wamena dan sebanyak 5.500 lainnya mengungsi.
"Tidak ada negara yang memiliki rekor hak asasi manusia yang sempurna, tetapi biar saya tegaskan lagi bahwa Indonesia, seperti negara lainnya, berkomitmen untuk terus mempromosikan dan melindungi HAM seluruh rakyatnya termasuk di Papua," ucap Rayyanul.
-
Nasional25 May 2021 20:12
Mahfud MD: Pemerintah Kejar 19 Kelompok KKB Papua
-
Afair03 Oct 2019 11:11
Diplomasi Babi Aparat Gagal Kuasai Hati Suku Kimyal