Tim Editor
Massa tersebut berasal dari gabungan sopir Mikrolet M 08 jurusan Tanah Abang-Kota, APB JP 03 Tanah Abang-Roxy dan M 10 Tanah Abang-Jembatan Lima.
Ade, pengemudi M 10, dengan gamblangnya mengatakan rekayasa lalu lintas di Tanah Abang berdampak pada berkurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan harian. Dia bahkan mengungkapkan istrinya sering marah karena penghasilannya kini berkurang.
"Saya tiap malam dimarahi istri terus, gara-gara bawa uang yang biasanya Rp80.000, sekarang cuma Rp30.000," kata Ade, dengan seragam biru mudanya, di depan Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018)
Senada dengan Ade, Naufal, sopir M 08 juga mengaku kecewa. Dia heran jalan di depan Stasiun Tanah Abang hanya untuk PKL dan bus Transjakarta. Padahal, katanya, angkot yang dikendarainya tak pernah telat bayar pajak.
"Kami membayar pajak KIR dan angkutan umum, kenapa kita yang diusir bukan pedagang kaki lima yang tidak bayar retribusi?" kata Noufal, sopir M 08, saat berorasi. Akibat dari kebijakan penataan ulang Tanah Abang itu, Noufal mengatakan pendapatannya menurun lebih dari 60 persen.
Massa dari sopir angkot itu berkumpul sejak pukul 11.00 WIB. Para sopir memarkirkan angkota di badan jalan hingga polisi datang menertibkan.
Sejauh ini, enam perwakilan sopir angkot telah masuk ke balai kota untuk mediasi dengan pihak Dinas Perhubungan DKI dan Pemprov DKI Jakarta.
Penataan kawasan Tanah Abang bernama #SinergiTanahAbang itu memang mendapat sorotan banyak pihak sejak dimulai pada Jumat (22/12). Kritikan mulai dari warga sekitar Tanah Abang, pedagang kaki lima (PKL) hingga para sopir angkot. Mereka merasa terganggu dengan penutupan jalan yang diterapkan di sistem itu.
Rekayasa lalu lintas itu memaksa jalur depan Stasiun Tanah Abang atau sepanjang Jalan Jati Baru Raya ditutup sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB,setiap hari. Satu sisi jalan tersebut hanya dipakai untuk lalu lintas bus Transjakarta sementara ruas lainnya untuk kegiatan PKL. Terkait hal ini, para pedagang di Tanah Abang Blok G juga alami penurunan penjualan. Beberapa pengamat menuding kebijakan ini menabrak sejumlah aturan.
