DPRD Punya Urusan Mendesak, Pemilihan Wagub Jakarta Bisa Terganjal

Tim Editor

Ilustrasi logo DPRD Jakarta (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Proses pemilihan wakil Gubernur DKI Jakarta diprediksi molor lagi. Sebab, alat kelengkapan dewan DPRD Jakarta belum terbentuk. Struktur yang baru terbentuk adalah pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.

Pemilihan wagub ini terhambat di pengaturan jadwal rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pengesahan tata tertib (tatib) dan pembentukan panitia pemilihan (panlih) dua kandidat wagub. Dua kandidat itu adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu yang merupakan kader PKS.

Tatib pemilihan wagub belum bisa disahkan sebelum pimpinan definitif dilantik untuk membentuk AKD, seperti komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, dan badan musyawarah. 

"Setelah AKD terwujud, pimpinan sudah dilantik, maka proses (rapimgab tatib) itu bisa berjalan, kemudian baru bisa membentuk panlih," kata Wakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi saat dihubungi era.id, Jumat (4/10/2019).

Lalu, saat AKD terbentuk, apakah rangkaian proses pemilihan wagub bakal segera dilanjutkan? Belum tentu. Sebab, DPRD Jakarta punya urusan mendesak, yaitu menyelesaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2020. 

Ini mendesak karena ada aturan Kemendagri yang mengharuskan APBD 2020 diketok di akhir bulan November tahun ini. Artinya, DPRD hanya memiliki waktu kurang dari dua bulan untuk membahas secara mendalam APBD 2020 yang diprediksi mencapai Rp96 triliun. 

"Ya, memang batas waktu pembahasan anggaran 2020 kurang dari dua bulan. Karena kita kan nunggu SK dari Kemendagri dulu," tutur Suhaimi. 

Soal pembentukan AKD tadi, Suhaimin mengatakan, perlu ada proses yang dilalui. Setelah pelantikan pimpinan DPRD secara definitif, Kemendagri harus memberikan surat keputusan. Setelah ada SK itu, pimpinan baru bisa membentuk AKD.

"Hasil pengumuman kemarin kan dikirimkan ke Kemendagri melalui pak gubernur, setelah itu nanti Kemendagri memberikan SK atas waktu pelantikan pimpinan definitif. Baru ada pembentukan AKD setelah itu," tambahnya. 

Karenanya, Suhaimi berharap, Kemendagri segera mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk menentukan jadwal pelantikan pimpinan. Mengingat, hal tersebut terkait dengan kerja-kerja yang mesti dilaksanakan oleh DPRD.


Sandiaga Uno saat masih menjadi wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan (Diah/era.id)

Diketahui, posisi wagub DKI Jakarta telah kosong sejak 10 Agustus 2018 setelah ditinggal Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden. Dua partai pengusung PKS dan Gerindra sudah mengajukan dua nama untuk menjadi cawagub yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Namun, hingga anggota DPRD Jakarta periode 2014-2019 purnatugas Agustus 2019, wagub pengganti Sandiaga belum ditunjuk.

DPRD periode 2019-2024 yang baru dilantik beberapa waktu lalu melakukan perombakan keanggotaan panitia khusus (pansus) penyusun tata tertib (tatib) pemilihan wagub. 

Rombak ulang ini disebabkan ketua dan wakil pansus yang sudah tidak menjabat lagi di parlemen DKI periode baru. Mereka adalah Bestari Barus dan Ongen Sangaji.

Hingga saat ini, pansus ini pun belum terbentuk dan proses pemilihan wagub juga tak jelas juntrungannya.

Tag: mencari pendamping anies baswedan cawagub dki jakarta pemprov dki jakarta dprd jakarta

Bagikan: