Tim Editor
"Berapa jumlah anggota setiap fraksi, berapa komisi yang akan ditentukan, kemudian setiap fraksi akan mendapatkan berapa pimpinan atau anggota yang akan masuk ke dalam setiap komisi," ujar Puan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menambahkan, pembentukan AKD akan dilakukan secara proposional sesuai dengan UU MD3. Artinya, pimpinan per komisi akan dibagi berdasarkan perolehan suara masing-masing partai dalam Pemilu 2019.
Meski demikian, dia berharap prosesnya tetap dilakukan secara musyawarah dan mufakat. "Pimpinan itu kan terdiri dari ketua dan wakil ketua sesuai dengan proporsionalitas yang ada, sesuai dengan UU-nya, semuanya tentu saja akan mendapatkan porsinya masing masing sesuai perolehan suaranya," paparnya.
Selain pimpinan dan komisi, AKD terdiri pula dari badan pendukung yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKASP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan Badan Legislasi (Baleg).
Puan berharap kejadian lima tahun lalu di mana pimpinan AKD dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP), yang merupakan lawan koalisi Jokowi di Pilpres 2014 tidak terualang kembali dalam penentuan AKD periode ini. Dia menyebut kejadian lima tahun lalu adalah luka sejarah karena banyak gonjang-ganjing pembagian kursi. Karenanya dia berharap, ke depan sesama anggota parlemen harus saling menghargai.
"Karena apa pun itu menjadi luka sejarah bahwa proses demokrasi yang sudah kita lakukan melalui proses pemilu kemudian menjadi berantakan, karena kemudian kita tidak saling menghargai dan menghormati," ucap puteri dari Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri ini.
