Jalan Tengah Musyawarah 'Bagi-Bagi' Pimpinan AKD

Tim Editor

    Gedung DPR (Anto/era.id)

    Jakarta, era.id - Pimpinan bersama dengan sembilan fraksi di DPR telah menyelesaikan pembahasan mengenai komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pembagiannya pun dijanjikan akan proposional sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

    Meskipun jumlah pimpinan AKD diatur sesuai dengan jumlah perolehan suara partai politik saat Pemilu 2019, namun tak menutup kemungkinan adanya musyawarah dan lobi-lobi politik antar partai politik untuk mengubah jatah itu.

    Fraksi Gerindra misalnya, sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak ketiga, mereka berhak mendapatkan jatah dua ketua dan sembilan wakil ketua AKD.

    Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerinddra Sufmi Dasco mengatakan susunan pimpinan AKD masih bisa berubah jika ada musyawarah antar pimpinan partai dan fraksi. Sementara di internal, partainya masih membahas posisi mana yang bakal mereka incar.

    "Kecuali nanti antar pimpinan partai, fraksi itu kemudian ada musyawarah, dia mau tukar-tukeran ya itu monggo. Ini kan kita dikasih kesempatan untuk pimpinan fraksi lobi-lobu selama sehari," kata wakil ketua DPR itu.

    Pembentukan AKD dengan cara musyawarah mufakaat juga didukung oleh Fraksi Partai NasDem, asalannya agar tidak perebutan jabatan ke depannya.

    "Ini demi kepentingan kerja sama juga untuk negara, tidak bernafsu seperti dulu untuk berebut jabatan saja," kata Sekjen Partai NasDem, Johnny G. Plate.

    Johnny menjelaskan, ada dua mekanisme dalam pembentukan AKD. Pertama sistem proporsinalitas sesuai dengan perolehan suara partai di Pemilu 2019. Kedua, menggunakan sistem pemungutan suara atau voting. Fraksi Partai Nasdem, kata Johnny, menginginkan metode yang pertama ketimbang voting.

    "Kalau mengikuti keadaban politik yang selama ini berlaku, ingat tahun 2014, voting. Kali ini semangat kegotongroyongan itu ditonjolkan oleh koalisi pemenang," kata Johnny.


    Gedung DPR (Anto/era.id)

    Sementara itu, Fraksi PPP menyatakan perlu adanya saling mengakomodir seluruh fraksi di DPR untuk penetapan AKD. PPP merupakan fraksi yang memiliki suara paling sedikit, yaitu 19 kursi.

    "Saya kira itu penting, supaya DPR ini apa istilahnya ya, harmoni," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi.

    Meskipun partainya berbasis agama, Awiek mengatakan, PPP tak mengincar Komisi VIII yang membidangi agama dan sosial. Sebab, baginya semua komisi sama saja

    "Enggak juga. Memangnya kalau kesehatan bukan kaitannya ke partai Islam. Ada semua itu di komisi itu, bagi PPP sama saja," katanya.

    Sementara PDI Perjuangan yang merupakan parpol pemenang pemilu menyatakan siap membagi jatah kursi pimpinan AKD kepada fraksi lainnya. Untuk diketahui, partai berlambang banteng ini harusnya mendapat jatah empat ketua dan 14 wakil ketua.

    Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, 14 kursi wakil ketua telalu banyak bagi partainya. Kursi wakil ketua inilah yang akan dihibahkan ke fraksi lain.

    "PDIP ketuanya dapat empat, wakil ketuanya 14, kelebihan dong. Jadi nanti kita pasti menghibahkan wakil ketua," katanya.

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan ada beberapa hal yang sudah sepakat agar penentuan pimpinan AKD mengedepankan musyawarah mufakat. Karenanya, dia tak ingin membahas ini terlalu lama dan menargetkan pimpinan AKD sudah disahkan sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019.

    "Prinsipnya adalah kita harus menjaga harmonitas yang ada di DPR sesuai dengan UU kemudian semua dilakukan secara musyawarah dan mufakat," ujar Puan

    Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan sebaiknya DPR tetap konsisten pada aturan yang sudah mereka sepakati, yaitu UU MD3. 

    Kalau aturan sudah mengatakan bahwa kursi pimpinan AKD diberikan secara proporsional sesuai dengan rangking jumlah kursi partai pemenang Pemilu, maka mestinya tak ada ruang untuk mengharapkan terjadinya lobi-lobi.

    "Aturan ini mestinya bisa membuat DPR stabil karena semua partai bisa tahu diri sedari awal. Partai tak.bisa membangun mimpi untuk sesuatu yang tak selayaknya dia peroleh," katanya.

    Artinya, kata Lucius, kalau sebuah partai mendapatkan banyak kursi, dia perlu diberikan reward. Sementara partai yang mendapatkan suara lebih sedikit mestinya tahu diri juga.

    "Raihan kursi itu merepresentasikan kepercayaan pemilih yang jumlahnya lebih kecil juga dan karena tidak maksimal, ia belum layak diberikan reward kursi pimpinan," kata dia.

    Tag: ketua dpr pemilu 2019

    Bagikan :