MPR Evaluasi Pengamanan Jelang Pelantikan Presiden

Tim Editor

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (Mery/era.id)

Jakarta, era.id - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahmad Basarah akan mengevaluasi ulang keamanan gedung MPR, jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Evaluasi keamanan ini dilakukan pasca peristiwa penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10). 

Menurutnya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan keamanan. "Seperti Pak Wiranto, apalagi presiden dan wakil presiden menurut peraturan protokoler itu wajib mendapatkan pengamanan yang cukup. Oleh karena itu, pengalaman peristiwa penyerangan Pak Wiranto di Banten kemarin harus menjadi evaluasi pengamanan," ucap Ahmad Basarah di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Basarah juga menegaskan, peristiwa penyerangan terhadap Wiranto di Banten tidak akan menghambat jadwal dan proses pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih yang telah ditetapkan KPU.

"Itu tidak menganggu, apalagi membuat proses pelantikan Presiden Jokowi tertunda. Sampai kemarin pimpinan MPR telah memastikan bahwa Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik pada 20 Oktober pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai di gedung DPR RI," jelasnya.

Terkait dengan pengamanan khusus jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya menyerahkan hal tersebut kepada pihak keamanan.

"Ini soal kemanan bukan tugas MPR. Tugas daripada pihak kepolisian, TNI dan intelijen atau BIN. Jadi mereka sudah bekerja nanti kita akan rapat koordinasi dengan Kapolri, dengan Panglima TNI, dengan Kepala BIN pekan depan," ujar Bamsoet.

Di tempat terpisah, anggota DPR RI M Nasir Djamil mengatakan, aksi penyerangan terhadap pejabat negara menunjukkan adanya celah dalam standart operasional (SOP) pengamanan yang dijalankan. Menurutnya perlu ada evaluasi bersama antara pihak kepolisian. 

"Sebenarnya itu tanggung jawab bersama. Itu wilayah hukumnya, hukum Banten. Tentu ada Kapolda, Kapolres, Kapolseknya. Masing-masing level punya tanggung jawab, dan setiap kedatangan menteri itu ada koordinasi. Pertanyaanya apakah kedatangan menko itu ada koordinasi, siapa mengamankan apa. Biasa begitu. Apakah ini tidak dijalankan," ucap Nasir.


Detik-detik Wiranto diserang pelaku menggunakan kunai (dok. Istimewa)

Sementara pengamat terorisme dan intelijen, Harits Abu Ulya melihat peristiwa penusukan Wiranto menjadi catatan buruk terhadap kepolisian, terkhusus karir Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Lantaran protokoler pengamanan dalam negeri merupakan ranah Polri.

Dengan peristiwa semacam ini, Harits menilai bisa saja Presiden Joko Widodo mencopot jabatan Kapolri dari Tito Karnavian dengan berbagai alasan. "Ya selama ini adem ayem aja tuh, termasuk Kabin-nya. Artinya kalau presiden niat copot sangat cukup alasan. Dari banyak kasus sebelumnya juga sangat beralasan," ucapnya ketika dihubungi era.id.

Rusuh Papua, kata Harits sudah cukup jadi barometer jika presiden ingin mempetimbangkan keberlangsungan karir Tirto. Namun, nyatanya peristiwa yang terjadi tidak berpengaruh pada nasib karir jenderal bintang empat tersebut.

"Demikianpun kasus penanganan unjuk rasa mahasiswa dan pelajar. Sayang di Indonesia budaya malu bagi pejabat itu tidak ada," jelasnya.
 

Tag: wiranto ketua dpr mpr teroris

Bagikan: