Tim Editor
Bahkan, PKS mengaku tak masalah menjadi partai oposisi tunggal jika akhirnya PAN juga ikut tergiur bergabung ke dalam kabinet kerja Jokowi jilid II.
Saat ditanya apakah tak masalah jika hanya berjalan sendiri mengimbangi partai koalisi pemerintah yang jumlahnya sudah pasti lebih banyak, Wakil Mejelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menjelaskan, menjadi oposisi bukan soal banyak tidaknya partai. Yang lebih penting menurutnya adalah soal kualitas agar fungsi check and balance berjalan di parlemen.
"Kami tidak pernah takut. Karena, kami yakin kalau memang PAN Keputusannya ada berada di luar kabinet, berarti bersama PKS. Jangankan dengan PAN, sendirian saja berani," katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
Hidayat berujar, secara logika politik tak patut sebenarnya pihak yang kalah di Pilpres bergabung ke dalam kabinet. Karena itu, pihaknya konsisten pada tujuan awal yakni oposisi kritis.
"Kami juga menegaskan bukan asal beda, pokoknya harus ditolak. Kami tetap rasional, kalau memang itu program bagus maka kami akan mendukung dan akan menguatkan mungkin dengan alternatif-alternatif. Mungkin kalau kemudian bermasalah, kami kritisi," tuturnya.
Meski begitu, Wakil Ketua MPR itu menegaskan, pihaknya tak mempersoalkan keinginan Gerindra untuk masuk ke kabinet. Ia mengingatkan, ada pertanggungjawaban ke publik terkait dengan suara yang telah memilih mereka.
"Mereka yang kemudian menciptakan itu dan mereka mempertanggungjawabkan ke publik. Kalau kami sudah sangat jelas dari awal (oposisi)," tuturnya.
Manuver politik Prabowo Subianto tampak semakin terlihat sejak 24 Juli 2019 ketika ia menemui Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri. Kemudian, 10 Oktober ia melakukan pertemuan kedua kalinya dengan Presiden terpilih Joko Widodo, setelah pertemuan pertama di Stasiun Moda Raya Teradu (MRT) Lebak Bulus pada 13 Juli.
Kemudian, pada Minggu 13 Oktober Prabowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mengahasilkan beberapa kesepakatan. Namun dipastikan tidak ada pembicaraan terkait jatah menteri.
Surya dan Prabowo menyepakati beberapa hal terkait kemaslahatan bangsa. Salah satunya sepakat untuk memperbaiki citra partai politik dengan mengedapankan kepentingan bangsa, serta perlunya GBHN.
