Tim Editor
Pangdam Jaya TNI, Mayjen Eko Margiyono selaku penanggung jawab pelantikan presiden dan wakil presiden menegaskan, segala bentuk unjuk rasa pada saat pelantikan dikategorikan kegiatan ilegal.
"Berkaitan dengan clereance. Sesuai Instruksi kepada kami bahwa untuk pada tanggal 20 Oktober, pemberitahuan unjuk rasa tidak akan diproses. Sehingga kalau ada unjuk rasa bahasanya tidak resmi atau ilegal. Karena itu kita sudah siapkan parameter di sekitaran gedung DPR seperti halnya kita menghadapi unjuk rasa beberapa waktu yang lalu. Jadi tidak ada yang spesifik," ujar Eko, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Baca Juga: Hari Ini, Pengamanan di Sekitar Kompleks Parlemen Menurun
Eko pun meminta para pengunjuk rasa untuk menjauhi Gedung Parlemen selama proses pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Jokowi dan Ma'ruf Amin nantinya akan dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Ini adalah pekerjaan besar bangsa ini yang akan ditonton oleh sementara ini sudah ada 8 kepala negara yang akan hadir dan 9 utusan khusus dari kepala negara. Jadi total 17 negara asing yang akan melihat, di luar duta besar. Mari kita tunjukan bangsa Indonesia bangsa beradab dan ramah tamah. Apa pun perbedaan kita mari kita hormati hasil pemilu lalu. Inilah gongnya," tuturnya.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan, pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden, yang menjadi pimpinan operasi keamanan adalah pihak TNI. Polisi juga akan menolak segala bentuk izin keramaian di sekitar Senayan hingga tanggal 20 Oktober.
"Kita akan mengambil diskresi untuk tidak memberikan surat penerimaan itu. Mulai besok sudah kita berlakukan hingga 20 Oktober. Setelah tanggal 20 kan aspirasi seseorang boleh disampaikan seperti biasa," jelas Gatot.
Ketua DPR RI Puan Maharani menambahkan, untuk memastikan jalannya proses pelantikan dengan baik dan aman, pihak keamanan akan menyiapkan ribuan personel gabungan.
"Personel yang akan disiagakan dari TNI dan Polri kurang lebih 30.000 personel. Akan menyisir ring 1 dan ring 2 yang nanti pelaksanaannya akan diatur sehingga bisa berjalan dengan baik," ujar Puan.
Puan juga menegaskan, pelantikan akan dimulai pukul 14.30 WIB. Karena itu, tamu undangan dan para anggota MPR harus hadir sebelum pelantikan dimulai.
"Pada tanggal tersebut kami akan melakukan beberapa tempat yang akan kami clearance agar tidak ada orang yag hadir di DPR/MPR. Sehingga pelaksanaan pelantikan berjalan dengan baik," ucapnya.
