Ketika Terlambat Sadar, BPK Sudah Terisi Kalangan Parpol

Tim Editor

Pelantikan anggota BPK (dok. BPK)

Jakarta, era.id - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, telah melantik lima orang Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024. Kelima orang itu adalah Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto, dan Pius Lustrilanang.

Kelimanya merupakan anggota BPK terpilih yang disahkan oleh DPR RI tanggal 26 September 2019 lalu, dari 55 orang calon anggota. Empat nama di antaranya berasal dari partai politik.

"Mereka adalah Pius Lustrilanang dari Gerindra, Daniel Lumban Tobing dari PDIP Perjuangan, Achsanul Qosasi dari Partai Demokrat, dan Harry Azhar Aziz dari Partai Golkar. Satu-satunya anggota terpilih non partai yaitu Hendra Susanto yang berasal dari internal BPK," kata Wakil Direktur Visi Integritas, Emerson Yuntho, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/10/2019).

Emerson mengkritisi proses seleksi calon anggota BPK yang terkesan tidak transparan, hingga mayoritas pendaftarnya berasal dari kalangan politisi Senayan yang gagal dalam pemilihan legislatif April 2019 lalu. Padahal usulan anggota BPK dari kalangan partai politik sudah ditolak mentah-mentah Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Mengingat seharusnya BPK merupakan lembaga independen dan bebas dari kepentingan politik. "Terpilihnya mayoritas anggota BPK dari kalangan partai politik menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan lembaga auditor negara ini."

Jika lembaga auditor negara ini sudah dikuasai oleh parpol maka lembaga ini akan sulit mewujudkan misinya dalam melaksanakan tata kelola organisasi secara berintegritas, independen dan professional. Padahal kedudukan BPK sangat strategis dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 

"BPK juga merupakan lembaga yang menilai atau menetapkan jumlah kerugian keuangan negara khususnya dalam perkara korupsi," imbuh Emerson.

Dominasi politikus di BPK juga akan mempengaruhi independensi lembaga ini pada saat melakukan pemeriksaan terhadap institusi DPR. Hasil audit BPK rentan diselewengkan untuk melindungi atau menjatuhkan seseorang berdasarkan pesanan partai politik tertentu. 



Konflik kepentingan dan objektifitas hasil audit BPK juga akan selalu menjadi pertanyaan ketika melakukan pemeriksaan maupun penghitungan kerugian keuangan negara yang melibatkan politisi atau petinggi partai. 

"Misalnya pada tahun 2013, muncul dugaan intervensi atas 'hilangnya' nama 15 anggota DPR dalam audit BPK untuk skandal proyek hambalang. Padahal sebelumnya dalam salinan dokumen audit yang beredar di kalangan jurnalis terdapat inisial 15 anggota DPR yang diduga memuluskan anggaran tambahan untuk proyek Hambalang senilai Rp600 miliar," jelas Emerson.

"Lalu pada Mei 2016 sempat beredar adanya temuan BPK tentang kunjungan kerja fiktif anggota DPR dan berpotensi merugikan negara hingga Rp 945 miliar. Setelah ramai diprotes anggota DPR, Harry Azhar Aziz Ketua BPK kemudian meralat temuan tersebut dan menyatakan hanya masalah administrasi semata," paparnya.

Terpilihnya anggota BPK asal parpol tentunya jadi tantangan berat bagi perbaikan citra lembaga ini dimata publik. Apalagi BPK baru saja dirundung masalah setelah Rizal Djalil anggota BPK yang berasal dari Partai Amanat Nasional ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. 

Sebagai upaya perbaikan, masa mendatang mekanisme proses seleksi dan persyaratan menjadi anggota BPK perlu diperbaiki melalui revisi terhadap UU BPK. Selain itu, demi menjaga marwah BPK dari tindakan mencoreng citra lembaga tersebut, maka pengawasan di internal BPK harus diperketat. 

"Agar mendapatkan anggota BPK yang independen, kompeten, profesional dan berintegritas sebaiknya ditambahkan syarat untuk calon yaitu tidak pernah menjadi anggota atau pengurus partai politik, berpengalaman dalam bidang audit dan keuangan minimal 15 tahun dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau melanggar etika," pungkasnya.

Tag: bpk mahar politik

Bagikan: