Lima Poin Prioritas Jokowi untuk Periode Keduanya

| 20 Oct 2019 17:25
Lima Poin Prioritas Jokowi untuk Periode Keduanya
Pidato perdana Presiden Jokowi (Twitter @Setkabgoid)
Jakarta, era.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden Ma'ruf Amin telah resmi dilantik untuk periode 2019-2024. Dalam pidato perdananya, Jokowi membeberkan lima program kerja dan skala prioritasnya dalam menjabat pemerintahan lima tahun mendatang. 

Bersama Ma'ruf Amin, Jokowi ingin membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang jauh lebih unggul. Upaya tersebut dilakukan untuk merespons bonus demografi yang menciptakan peluang tersendiri. 

"Itu pun tak bisa diraih dengan cara-cara lama, kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," kata Jokowi dalam pidato perdananya, di Gedung Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Pada periode kedua, Jokowi juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritasnya. Ini diperlukan untuk menggenjot perekonomian Indonesia.

Hal selanjutnya yang akan Jokowi lakukan adalah menyederhanakan regulasi dan peraturan Undang-undang. Di mana ada dua UU besar yang ingin segera diterbitkannya, sehingga bisa mempermudah kesempatan dalam membuka lapangan kerja. 

"Pertama UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM UU tersebut akan merevisi Undang-Undang yang dinilai menghambat tercapainya lapangan kerja dan UMKM," ucapnya.

Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

Poin lain yang menjadi sorotan Jokowi adalah penyederhanaan birokrasi. Jokowi mewanti-wanti para pejabat untuk bekerja dengan baik demi tercapainya pembangunan Indonesia.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Poin terakhir yang disampaikan Jokowi untuk dilakukan pada periode kedua adalah transformasi ekonomi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin bangsa Indonesia tak hanya mengandalkan sumber daya alam.

"Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar dia.

 

Rekomendasi