Tim Editor
Di awal periode kepemimpinannya, Jokowi menggaungkan slogan Revolusi Mental untuk mengangkat kembali karakter bangsa yang telah mengalami kemerosotan dengan secepat-cepatnya dan bersama-sama.
Namun, program ini justru dinilai paling tak jelas, terlebih di jajaran aparatur sipil negara (ASN) yang digadang-gadang akan mengalami perubahan dalam melayani masyarakat. Setelah lima tahun berlalu, hasilnya masih belum jelas terlihat.
Baca Juga: Susunan Kabinet Jokowi Sudah Ditetapkan
Dalam perjalanannya, oleh Jokowi program Revolusi Mental menjadi sebuah gerakan dan menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang dipimpin Puan Maharani. Di bawah Kemenko PMK, program Revolusi Mental harus mengkampanyekan lima program utama sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016.
Adapun lima program utama Revolusi mental adalah Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.
Pun yang kini menjadi Ketua DPR RI menilai Gerakan Revolusi Mental sudah berjalan hanya saja belum maksimal. Ia berharap program tersebut jika diteruskan di periode kedua pemerintahan Jokowi bisa berjalan lebih baik.
"Revolusi mental sudah berjalan walaupun itu belum sempurna. Namun ke depan ini semoga bisa lebih dimaksimalkan sehingga bisa lebih baik lagi," ujar Puan saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/10).
Padahal untuk sosialisasi saja, pada awal pemerintahan Jokowi-JK, Gerakan Revolusi Mental menghabiskan anggaran Rp105 miliar hanya untuk iklan di media massa. Tak cukup dengan memasang iklan, maka pada tahun 2016, Kemenko PMK membentuk gugus tugas regional yang bertujuan untuk mengawasi dan menjalankan program Revolusi Mental. Salah satunya dengan mengadakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa.
Peluncuran Gerakan Revolusi Mental (Kemekominfo)
Sehingga di tahun berikutnya, Kemenko PMK diketahui bekerja sama dengan 48 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Anggaran yang dikeluarkan juga tak sedikit yaitu sekitar Rp6 miliar.
Puan pun mengaku tak tahu kelanjutan Gerakan Revolusi Mental. Menurutnya, itu adalah hak prerogatif presiden. "Presiden yang akan datang yang akan memutuskan apa saja hal-hal yang sudah dilakukan di periode yang lalu, apakah diteruskan atau akan diganti," kata Puan.
Cuma Atraksi
Gerakan Revolusi Mental juga mendapat kritikan dari oposisi. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyebut janji kampanye Jokowi ini yang paling lemah. Sebab menurutnya tidak ada perubahan nyata dari program yang digadang-gadang mengubah dan memajukan SDM ini.
"Janji Revolusi Mental paling lemah. Jadi tema kampanye tapi program hingga hasil tidak dirasakan," kata Mardani.
Dalam kampanyenya di tahun 2019, Jokowi memang tidak menyinggung tentang revolusi mental. Namun berjanji akan membangun SDM yang semangatnya tidak jauh berbeda dengan slogan revolusi mental.
Karenanya, Mardani berharap Jokowi bisa benar-benar merealisasikan janjinya di periode kedua ini." Saya berharap janji yang tidak teralisasikan pada periode lalu bisa dituntaskan di periode ke II, tidak holeh ada alasan lagi," tegasnya.
Pengamat politik Rico Marbun mengatakan Jokowi hanya memainkan pilihan kata atau diksi yang mengundang decak kagum rakyat pada saat periode pertama. Jokowi kala itu sengaja menggunakan istilah-istilah yang atraktif karena menjadi ajang 'promosi' sebagai presiden yang baru terpilih.
"Saya kira sengaja memakai bahasa yang 'melangit' dan atraktif di periode pertama. Tapi di periode kedua ini dia lebih realistis, bahasa yang digunakan lebih sederhana," katanya.
Kata Revolusi Mental tak lagi terdengar belakangan, bahkan saat pidato pertama, tak sekalipun Jokowi menyinggungnya. Tapi mungkin saja diksi Revolusi Mental sudah berganti dengan 'pembangunan SDM' dan 'penyederhanaan birokrasi'.
