PKS Tegas Oposisi, Demokrat Cuma Nonton Doang

Tim Editor

Mardani Ali Sera (Gabriella Thesa)

Jakarta, era.id - Presiden RI terlantik, Joko Widodo langsung gerak cepat memanggil beberapa orang yang akan ditempatkan sebagai menteri di kabinet pemerintahannya lima tahun ke depan. Selain kader-kader partai politik koalisi pendukungnya, Partai Gerindra yang selama ini menjadi rival ikut merapat bersama Jokowi.

Tak tanggung-tanggung, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto diamanatkan Jokowi untuk untuk membantu di bidang pertahanan. Ia lantas berjanji untuk menjakankan amanat tersebut dengan sungguh-sungguh.

"Saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan dan tadi beliau memberi pengarahan dan saya akan bekerja mungkin mencapai sasaran yang ditentukan," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Meski demikian, beberapa partai politik tegas memilih untuk berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi, salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman bahkan telah mengeluarkan edaran dan mengimbau seluruh kadernya untuk fokus mensosialisasikan sikap politik partainya yaitu tetap berada di luar pemerintahan dan tidak tergoda untuk mengomentari langkah politik pihak lain.

Baca Juga: Dari PKS Hingga FPI Jadi Oposisi Jokowi

Sohibul mengingatkan agar sikap PKS disampaikan secara tegas dan jelas namun tidak dengan konotasi arogan.

"Ketahuilah ini memang bukan pilihan ideal, bahkan pilihan berat, namun di tengah partai-partai lain memilih bergabung dalam pemerintahan, PKS merasa bertanggung jawab untuk menjaga marwah demokrasi yang sudah menjadi pilihan jalan politik PKS dan juga bangsa ini, dengan memilih tetap di luar pemerintahan," ujar Sohibul melalui keterangan tertulis, Selasa (22/10/2019).

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan meskipun sikap partainya tegas menjadi oposisi, namun PKS tetap menghormati keputusan partai politik lainnya yang pernah satu koalisi saat Pilpres 2019 termasuk Partai Gerindra. Namun ia berharap parpol lain seperti Partai Amanar Nasional (PAN) dan Partai Demokrat bisa ikut merapat di barisan oposisi.

Mardani merasa khawatir jika semua partai politik ke pemerintahan, maka ke depannya bisa saja tercipta sistem oligarki. "Saya agak khawatir nanti yang terjadi adalah bukan lagi adu argumen, adu gagasan dengan kualitas akademis ataupun kualitas kecendekiawanan, tetapi lebih kepada bagaimana kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu," ujar Mardani.

Ia mengatakan, oposisi sangat dibutuhka dalam kultur sistem demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia. Dengan tidak adanya oposisi, kata Mardani, maka sistem check and balance tidak akan tercipta. Sehingga akan mempengaruhi pengambilan keputusan.

"Kekuatannya tentu bisa dibilang berlebihan, tetapi tetap kita tidak bisa menegasikan betapa godaan kekuasaan itu sangat besar. Seperti apa bangsa ini ketika keseimbangan politik tidak ada, padahal ada keputusan fundamental akan diambil," ucap dia.

Sikap PKS belakangan diikuti oleh PAN. Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais menyebut partainya tetap berada di luar pemerintahan, terlabih PAN tidak mendapat panggilan dari Jokowi untuk membantu dalam kabinet lima tahun mendatang. "Melihat kenyataan politik sampai dengan sekarang ini, kami insyaallah akan berada di luar pemerintahan," ujar Hanafi.

Sama dengan PKS, Hanafi mengatakan partainya akan menjalankan peran berada di luar pemerintahan untuk mengawal supaya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin berjalan sesuai janji kampanye dan partainya akan mengontrol jalannya pemerintahan.

Hanafi merasa wajar jika PAN berada di luar pemerintahan, apalagi calon yang diusung partainya kalah saat Pilpres 2019 lalu. Sehingga pihaknya merasa cukup tahu diri untuk memberikan kesempatan kepada parpol pendukung Jokowi berada di dalam pemerintahan.

"Yang sekarang in charge sebagai pemerintah adalah Pak Jokowi dan seluruh partai koalisinya ya tentu mereka lebih berhak," kata Hanafim

Sementara Partai Demokrat mengatakan akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi tapi tetap siap mengkritisi jika ada program dan kebijakan pemerintah yang belum sesuai dengan aspirasi rakyat.

"Kami akan berlaku kritis ketika program atau kebijakan itu mungkin dirasakan belum sesuai dengan masyarakat," kata Ketua Fraksi Demokrat di DPR Edhie Baskor Yodhoyono.

Namun terkait dengan dinamika politik belakangan ini, pria yang karib disapa Ibas itu mengatakan partainya hanya bisa melihat dan menonton proses pelantikan menteri di kabinet baru Jokowi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu (23/10/2019).

"Tentu Partai Demokrat tidak dapat menilai lebih lanjut, kami hanya memberikan apresiasi, kami hanya menonton dan melihat. Semoga yang dipilih adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang benar-benar sesuai dengan visi misi pak presiden," ucap Ibas.
 

Bagikan: