Tim Editor
Harapan PA 212 sederhana saja yaitu memulangkan imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab dan menghentikan kasus atau memberi SP3 terhadap kasus yang mengkriminalisasi ulama dan aktivis. PA 212 pun memberi target 100 hari kerja untuk Prabowo agar mengabulkan keinginan mereka.
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan permintaan itu tak serta merta bisa dikabulkan. Pasalnya, kementerian pertahanan yang dikepalai Prabowo tidak menangani masalah tersebut.
"Terkait dalam hal permintaan alumni 212 untuk mengembalikan Habib Rizieq, tentu itu menjadi tugas daripada kementerian. Setidaknya ada 3 kementerian ini yang terkait dan tentu ini bukan menjadi tugas kementerian pertahanan," ujar Riza di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).
Riza menyebut ada tiga kementerian yang bertugas mengabulkan kenginan PA 212 yaitu Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, Kementerian Hukum dan HAM yang bertanggung jawab terhadap masalah hukun WNI di luar negeri termasuk imigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri.
Namun Riza memastikan jika Prabowo merupakan pribadi yang paham akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga harapan 'die hard' FPI dan PA 212 sebisa mungkin akan dikomunikasikan dengan kementerian terkait. Meski demikian, ia menegaskan bahwa masing-masing kementerian tidak bisa saling mengintervensi.
"Tentu semua menteri memahami tugas masing-masing, tidak bisa mengintervensi kementerian lain. Tapi kalau diminta untuk menyampaikan, untuk memberi masukan, tentu itu sangat dimungkinkan," papar Riza.
Menurut Riza, ini bukan pertama kalinya PA 212 meminta Prabowo untuk memulangkan Habib Rizieq Shihab. Tuntutan yang sama pernah diajukan saat Prabowo maju sebagai kandidat calon presiden pada Pilpres 2019.
Sayangnya, mantan Danjen Kopassus itu kini justru bergabung bersama Jokowi dan menjadi menteri di kabinet pemerintahan, yang artinya Prabowo harus menjalankan visi-misi Presiden Jokowi.
Karenanya, Riza meminta pengertian PA 212 terhadap tugas baru yang diemban oleh Prabowo. Ia juga meminta agar mereka yakin dengan kebijakan pemerintah ke depan termasuk upaya rekonsiliasi memulangkan Habib Rizieq Shibab.
"Tentu kita akan menargetkan bagaimana secepatnya urusan-urusan Habib Rizieq di luar negeri di Arab Saudi bisa segera selesai dan bisa segera kembali ke tanah air menjadi bagian dari seluruh warga bangsa dan ikut berpartisipasi membangun bangsa dan negara," kata Riza.
Selamat datang Bapak Prabowo Subianto @prabowo sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia masa bakti periode 2019-2024. #Kemhan pic.twitter.com/8LCfkbynPB
— Kemhan RI (@Kemhan_RI) October 23, 2019
Tanpa HRS, PA 212 akan Lawan Prabowo
Sebelumnya, PA 212 menuntut Prabowo untuk memulangkan ulama besar FPI dalan 100 hari kerja sebagai menteri pertahanan. Jika tidak, PA 212 akan mencap Prabowo telah kumat dengan penyakit lamanya dan memilih untuk berseberangan.
Sikap PA 212 ini bukan tidak mungkin terjadi. Apalagi Partai Keadila Sejahtera (PKS) telah membuka pintu bagi siapa pun yang ingin ikut bergabung dengan partainya di barisan opisisi.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan akan mengajak sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk bersama-sama berada di barisan oposisi.
"Selama semuanya sesuai koridor konstitusi kita akan mengajak," ungkap Mardani di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).
Menurut Mardani, keberadaan ormas merupakan aset sehingga tidak tepat jika hanya dipandang sebelah mata. Mareka, kata Mardani, dihargai di dalam demokrasi.
"Mereka perlu tumbuh berkembang kalau kami di PKS akan membangun komunikasi sehingga kita memiliki sinergi dan amplikasi yang baik," kata Mardani.
Tak hanya ormas, PKS juga berharap partai politik sesama pendukung Prabowo Suabianto saat Pilpres 2019 seperti Gerindra, PAN, dan Demokrat bisa ikut menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurutnya, dengan bertambahnya partai oposisi maka sistem demokrasi di Indonesia semakin sehat.
