Dari PKS Hingga FPI Jadi Oposisi Jokowi

Tim Editor

Mardani Ali Sera (Gabriella Thesa)

Jakarta, era.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendeklarasikan diri sebagai oposisi pemerintah selama lima tahun ke depan. Mereka tak sendirian dan bakal mengajak elemen masyarakat lain seperti Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Persaudaraan Alumni (PA) 212. 

"Selama semuanya sesuai koridor konstitusi kita akan mengajak," ungkap Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Mardani menyebut ormas sebagai aset yang tak bisa dipandang sebelah mata. Ormas disebut bisa menggerakkan massa. "Mereka perlu tumbuh berkembang kalau kami di PKS akan membangun komunikasi sehingga kita memiliki sinergi dan aplikasi yang baik," kata Mardani.

Baca Juga: Metallica dan Queen Jadi Saksi Penunjukan Basuki jadi Menteri PUPR

Tak hanya ormas, PKS juga berharap partai politik sesama pendukung Prabowo Suabianto saat Pilpres 2019 seperti PAN dan Demokrat juga bisa ikut menjadi oposisi mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurutnya, dengan bertambahnya partai oposisi maka sistem demokrasi di Indonesia semakin sehat.

"Kami mendoakan yang terbaik buat teman-teman Gerindra, PAN, Demokrat berkarya dan semuanya dengan tetap berharap berdoa semuanya ada di barisan kami. Tapi apa pun keputusannya kita akan tetap berhubungan baik dan bersahabat," kata Mardani.

Sementara itu Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) menyatakan menolak kekuasaan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024. Slamet mengatakan, pihaknya menuruti hasil Ijtima Ulama 4 yang menolak hasil Pilpres 2019 karena berbagai dugaan kecurangan.

"PA 212 berpegang pada hasil Ijtima ulama 4 salah satu poin utamanya menolak kekuasaan yang dihasilkan dari kecurangan dan kezaliman serta menjaga jarak dengan kekuasaan tersebut," kata Ketua Umum PA 212, Slamet Ma'arif, kepada era.id, Selasa (22/10/2019).

Soal Prabowo menjadi masuk dalam jajaran Kabinet Kerja II, Slamet mendoakan semoga Prabowo bisa menjalankan perannya di pemerintahan dengan baik. Namun jubir FPI ini juga mewanti-wanti 'jebakan' kekuasaan.

"Kami mengingatkan ke PS (Prabowo Subianto) hati-hati jangan sampai dipermalukan di kemudian hari, sehingga akan rusak reputasi beliau dan menghancurkan Gerindra di 2024 nanti," ucapnya.

Slamet juga bilang, pihaknya tak ingin mencampuri urusan pribadi Prabowo, jika akhirnya dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Pihaknya hanya bisa mendoakan semoga ada manfaat buat pertahanan negara dan rakyat.

"Tetapi secara organisasi kami tetap berpegang pada hasil Ijtima Ulama 4, dan tidak akan rekonsiliasi dengan kekuasaan yang curang dan zalim. Tidak rekonsiliasi antara Haq dan batil," tutup dia.

Bagikan: