Tim Editor
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti soal susunan Kabinet Indonesia Kerja yang dianggap tidak sesuai dengan ucapan Presiden Joko Widodo sebelum dilantik yang menyebut komposisi menteri akan didominasi kalangan profesional. Formappi menilai jika komposisi menteri sarat kepentingan parpol.
"Wajah-wajah profil menteri sekarang ini memperlihatkan betul bahwa apa yang dikatakan (hak) prerogatif presiden untuk memilih menteri-menteri itu kali ini betul-betul nyaris hilang. Kali ini presiden tunduk lemah terhadap cengkraman parpol yang mau tidak mau sejak awal harus dia turuti," ujar peneliti Formappi Lucius Karus dalam diskusi di kantornya, Jalan Matraman Raya, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Baca Juga: Warisan Ryamizard untuk Prabowo di Kementerian Pertahanan
Meskipun Partai Gerindra yang 'menyebrang' dari pihak oposisi, Lucius pesimis fungsi penyeimbang (check and balance) dalam pemerintahan lima tahuan ke depan tetap tidak akan terwujud, karena walaupun masih ada PKS< PAN dan Demokrat yang diluar pemerintahan, namun seluruh partai politik secara rata mendapat jatah kursi pimpinan.
Hal ini, kata Lucius, tidak terlepas dari kecenderungan yang dibangun oleh Jokowi dengan sangat kompromis terhadap partai-partai politik. Sehingga, ia memastikan di dalam mengambil keputusan pun akan dilakukan secara kompromis.
"Jadi semua partai yang masuk parlemen saat ini bisa diajak kompromi. Setiap kali mereka menolak sebuah kebijakan tapi saat yang bersamaan ada kebijakan lain yang bisa ditukarkan maka dengan mudah dikompromikan," kata Lucius.
Pernyataan Lucius juga diamini oleh analisis politik Exposit Strategic, Arif Susanto. menilai Jokowi mengesampingkan isu pemberantasan korupsi dan pelanggaran HAM.
"Seperti yang kita dengar baik dipidatonya saat menang sampai pelantikan, Jokowi sengaja mengesampingkan isu-isu demokrasi, penegakan HAM, dan pemberantasan korupsi," kata Arif.
Kenyataan ini kata Arif, perjalanan reformasi diprediksi akan menjadi lebih sulit. Pasalnya, bukan saja berhadapan dengan pemerintahan yang kompromis tapi juga oligarki kekuasaan.
"Yang jauh lebih berat adalah karena oligarki ekonomi dan politik yang cenderung bersatu untuk menawan negara lewat agenda legislasi dan kebijakan pemerintah," ucapnya.
