Pelantikan Wamen Versus Pemangkasan Birokrasi

| 25 Oct 2019 19:21
Pelantikan Wamen Versus Pemangkasan Birokrasi
Wakil Menteri berfoto bersama Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Dok. Setkab)
Jakarta, era.id - Penunjukan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju hari ini menimbulkan tanda tanya. Partai Amanat Nasional (PAN) menilai, pelantikan wakil menteri itu bertentangan dengan gagasan presiden untuk melakukan reformasi birokrasi.

"Presiden mengatakan bahwa akan melakukan reformasi birokrasi. Yang luar biasa menurut saya, kalau itu dilakukan terobosan besar, yaitu dengan memangkas eselon 3 dan 4. Jadi nanti akan disisakan hanya eselon 1 dan 2. Itu sebetulnya satu langkah yang progresif dan saya kira perlu dicoba,"  kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Namun yang terjadi, kata Saleh, Presiden Jokowi malah melantik 12 wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Hal itu, lanjut dia, sangat kontradiktif atau bertentangan dengan gagasan Jokowi untuk memangkas birokrasi di pemerintahan.

Baca Juga: Bagi-Bagi Tugas di Kementerian Agama

Hampir di setiap kementerian memiliki dirjen dan deputi. Dia pun mempertanyakan pembagian tugas antara wakil menteri dan dirjen serta deputi nantinya. Wamen menurutnya hanya akan menjadi 'bintang' di acara-acara seremonial.

"Dirjen-dirjen ini adalah pembantu menteri, artinya sudah ada yang membantu di dalam itu. Nah, sekarang ditaruh lagi wakil menteri yang tugasnya juga kelihatannya untuk membantu melancarkan tugas menteri. Nah, nanti bagaimana ini job description-nya. Apakah wamen ini nanti hanya dipakai untuk tugas-tugas dalam hal ini seremonial saja, misalnya membuka pelatihan, membuka rapat dan lain sebagainya, atau mungkin bisa mengeksekusi program," ujar Saleh.

Selain itu, menurut Saleh, tak ada nomenklatur anggaran untuk wakil menteri dalam APBN 2020. Saleh pun lantas mempertanyakan dari mana nantinya anggaran untuk wakil menteri Kabinet Indonesia Maju ini.

"Nanti terjadi lagi pembahasan anggaran yang katakanlah untuk menyesuaikan kepentingan organisasi di masing-masing kementerian. Ini tiga hal yang perlu ditelusuri dari efektivitas kinerja kabinet yang akan datang," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berencana akan menyederhanakan susunan birokrasi secara besar-besaran. Langkah tersebut dilakukan agar kerja-kerja yang dilakukan bisa lebih efektif dan efisien. "Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja," jelas dia dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

Rekomendasi