ICW yang Minta Mahfud MD Dorong Penerbitan Perppu KPK

Tim Editor

Menkopolhukam Mahfud MD (Anto/era.id)

Jakarta, era.id - Sudah hampir dua pekan, UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 berlaku. Sejak saat itu pula, kinerja lembaga antirasuah mulai terlihat lunglai dan sepi. 

Seperti hari ini saja, KPK hanya memeriksa 9 orang saksi dan 1 orang tersangka terkait dugaan kasus korupsi. Padahal sebelum UU tersebut berlaku, KPK bisa memeriksa puluhan orang untuk mengusut dugaan korupsi di negeri ini.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo tak menampik jika UU KPK baru tersebut memang mengganggu kinerja lembaga yang diketuai oleh Agus Rahardjo.

"Ini kan jelas, dengan UU KPK baru, KPK enggak bisa bekerja," kata Adnan kepada era.id melalui sambungan telepon, Senin (28/10/2019).

Adnan menilai, KPK tak bisa lagi leluasa bekerja karena banyaknya aturan yang menjadi masalah di sana. Salah satunya adalah karena ketidakjelasan status penyidik dan penyelidik independen yang ada di lembaga tersebut.

"Apakah penyelidik dan penyidiknya masih bisa bekerja terutama yang independen, ini seperti apa yang selama ini direkrut secara mandiri? Karena kan sekarang harus ASN kan. Nah, ketika mereka tidak bisa bekerja ya tentu KPK engga bisa melakukan upaya hukum meskipun di depan mata mereka ada praktek korupsi," jelas Adnan.

Selain itu, KPK juga kini dianggap lebih rentan menghadapi praperadilan yang diajukan oleh para tersangka korupsi. "Ini merupakan celah upaya hukum bagi para tersangka yang sekarang punya status tersangka. Dengan UU KPK baru ini, peluang praperadilan diajukan menjadi sangat besar," ujar dia.

Sehingga berkaca dari sejumlah masalah tersebut, aktivis antikorupsi ini menilai Presiden Joko Widodo memang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Tujuannya, agar semangat penguatan pemberantasan korupsi tetap terjaga.

"Perppu yang paling masuk akal adalah mengembalikan UU KPK lama untuk sementara waktu sambil membahas kembali masalah UU KPK baru. Apa saja, diinvetaris ulang masalahnya untuk kemudian dibahas ulang bersama DPR," tegas dia.

ICW hingga kini masih percaya jika ke depan Mahfud MD yang kini menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) mampu mendorong penerbitan Perppu KPK.



Apalagi, selama ini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dikenal cukup sering mendesak presiden segera mengeluarkan Perppu tersebut.

"Kami masih percaya dengan sikap Prof Mahfud MD baik di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan," ujar Adnan.

Aktivis antikorupsi ini menilai, wajar jika kini Mahfud tak bisa lagi sering 'berteriak' agar Presiden Jokowi mempertimbangkan penerbitan Perppu tersebut, mengingat kini posisinya telah berada di dalam pemerintahan dan menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Adnan juga yakin, Mahfud telah memikirkan berbagai cara agar Perppu KPK ini bisa segera diterbitkan sebagai langkah cepat penyelamatan lembaga antirasuah tersebut. Sebab, jika pelemahan KPK ini justru dibiarkan maka hal ini akan menjadi masalah serius bagi agenda pembangunan yang jadi fokus pemerintah ke depan.

"Ini kalau semakin berlarut-larut, spirit orang akan turun dan ini bakal jadi masalah serius bagi agenda pembangunan. Karena orang berpikir, tidak adanya pengawas, ya, korupsi jalan saja dan ini yang berbahaya. Kalau ini yang terjadi, ya rontok sudah agenda pembangunan," kata dia.

Meski kepercayaan terhadap Mahfud untuk mendorong penerbitan Perppu KPK itu ada, tapi hal ini harus dibarengi dengan kesabaran. Sebab, pasca beberapa hari menjabat, Mahfud MD mengatakan belum ada pembahasan soal Perppu KPK bersama dengan Presiden.

Pembahasan soal Perppu KPK ini, Mahfud bilang baru akan dilaksanakan mengikuti agenda Istana Negara atau agenda Presiden.

"Tergantung apakah di Istana ada agenda atau tidak, atau kapan yang tidak ada agenda," ungkap Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Juat (25/10) yang lalu.

Menurutnya, dia juga belum melakukan pembahasan apapun baik soal Perppu KPK ataupun hal lain seperti pelanggaran HAM yang harus diselesaikan, dan deradikalisasi. Alasannya, kini dia masih terus beradaptasi dengan pihak lain yang ada di dalam Kemenkopolhukam usai menggantikan Wiranto.

"Kami belum koordinasi dengan departemen teknis. Saya dalam seminggu menargetkan, saya mengenal profil dan anatomi Kemenkopolhukam dulu," tegasnya.
 

Tag: mahfud md kpk

Bagikan: