Ribut Anggaran 2020: Anies yang Lalai atau PSI Tak Sabaran?

Tim Editor

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyisir rancangan anggaran yang diajukan dalam draf kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020. 

Juru Bicara PSI Jakarta Rian Ernest, menganggap Anies lalai mengawasi anak buahnya dalam mengajukan besaran anggaran sehingga terjadi perubahan. 

Contohnya, sebelum dicoret, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta sempat mengajukan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk memakai influencer mempromosikan Jakarta. 

Kemudian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta sempat mengajukan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp26,5 miliar, kemudian dikoreksi menjadi Rp21 miliar. 

“Gubernur terbukti tidak siap membahas anggaran. Pembahasan anggaran idealnya memakan waktu 3-4 bulan. Namun, saat ini tinggal tersisa waktu satu bulan dan kami belum menerima daftar rinci komponen KUA-PPAS 2020,” kata Rian, kemarin. 

PSI juga mempermasalahkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam transparansi anggaran karena draf KUA-PPAS 2020 belum juga diunggah di situs web apbd.jakarta.go.id. 


Juru Bicara PSI Rian Ernest (kiri) (Diah/era.id)

Padahal, lanjut Rian, publik khususnya warga Jakarta mesti mengetahui komponen apa saja yang mendasari revisi rancangan APBD 2020 yang turun sebesar Rp6,55 triliun, dari pengajuan awal Rp95,99 triliun menjadi Rp89,44 triliun. 

Dengan tenggat waktu sebulan sampai pengesahan APBD, PSI menganggap koreksi yang dilakukan Anies dan anak buahnya jadi merepotkan DPRD DKI Jakarta dalam mencermati tiap komponen anggaran yang diajukan.

Karenanya, PSI meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberi teguran kepada Anies. "Kami meminta Mendagri untuk turun tangan memberi kartu kuning ke Gubernur Anies karena kelalaian proses penyusunan ini,” ujar Rian.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menyatakan, PSI punya hak untuk meminta Mendagri menegur Anies. Tapi sayangnya, tak ada aturan yang memuat teguran kepada kepala daerah hanya karena dinilai lalai. 

"Kami enggak boleh menegur kecuali sudah terlambat dari batas waktu. Nah, kalau terlambat mengesahkan anggaran lewat dari batas waktu, kan ada sanksi yang akan dikenakan," kata Akmal kepada era.id, Selasa (29/10/2019).

Pembahasan rancangan anggaran tahun 2020 memang masih ada batas waktu hingga disahkan paling lambat pada 30 November mendatang. Mau bagaimanapun penilaian DPRD terhadap kelalaian kepala daerah, jika belum melewati batas waktu, Kemendagri tak bisa menindak. 

"Masih ada waktu kok, kan maksimal sampai akhir November. Kita berilah waktu dulu karena masih ada ruang bagi Pak Anies untuk bekerja. DPRD silakan mengawasi," tutup Akmal.

Tag: pemprov dki jakarta korupsi bakamla dprd jakarta

Bagikan: