Tim Editor
Saat rapat kerja perdana dengan Komisi VIII DPR RI pun tak sedikit yang mengkritik pernyataan Fachrul Razi, walaupun ada pula yang mendukung. Tak hanya kritikan dan dukungan saja yang ia terima, tapi juga nasihat yang baik, mengingat ia adalah Menag dengan latar belakang militer.
Salah satu nasihat dilontarakan oleh anggota Komisi VIII DPR RI, Ali Taher yang mengingatkan Fachrul Razi akan tugasnya sebagai menteri agama. Ia menyarankan agar Fachrul Razi bisa mulai meninggalkan budaya militernya dan mulai fokus menjalankan tugas menag dengan baik.
Baca Juga : Biar Enggak Dibilang Radikal, Wanita Bercadar Harus 'Kriuk'
"Saya berpesan kepada bapak menteri, jenderal tinggal jenderal, tapi jenderal yang tidak menapakkan kaki di bumi, kehilangan makna kejenderalannya. Saudara jangan pernah berbangga diri, tugas pemimpin adalah menggeser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan," ujar Ali saat Raker Komisi VIII dengan Menag di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Ia mengingatkan Fachrul Razi salah satu tugas menteri agama, yakni menjadi wasit yang tidak boleh berada terlalu masuk dan juga terlalu jauh dalam sebuah permainanan.
Raker Komisi VIII dengan Menag di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. (Gabriella Thesa/era.id)
"Jangan sampe wasit Anda berjalan di dalamnya, kemudian Anda kehilangan para pemain, maka Anda berjalan sendirian. Maka, Anda bisa ditinggalkan umat. Saya ini bicara apa adanya, saya sayang pada Anda, maka saya bicara apa adanya," kata Ali.
Politikus PAN ini menilai, duet pimpinan di kemenag antara mantan militer dan kiai pastilah ada tujuannya. Karenanya, Ali meminta pada Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid yang berlatar belakang NU untuk "menjaga" Fachrul Razi jika memberikan pernyataan yang kelewatan seperti beberapa waktu lalu.
"Allah mempertemukan kedua orang itu, yang satu radikal, menteri agama, yang satu kiai. Ini perjalanan yang ada maksudnya. Jenderal boleh merombak sesuatu," ucap Ali.
Lebih lanjut, Ali mengatakan Fachrul Razi bukanlah menteri agama pertama yang berasal dari militer. Sebelumnya juga sudah ada dua orang yang menjabat sebagai menag yaitu Alamsyah Ratu Perwiranegara yang pernah melakukan perombakan dan Tarmizi Taher yang menurut Ali adalah jenderal TNI yang sangat sufi.
"Sekarang saya kepingin Menag yang jenderal tetapi juga sufi. Oleh karena itu, jangan lagi muncul isu-isu radikalisme," kata Ali.
Baca Juga : SDM Unggul Bisa Dimulai dari Adab dan Akhlak
Selain Ali Taher, masukan juga disampaikan oleh anggota Komisi VIII Fraksi PDIP Diah Pitaloka. Dia meminta masyarakat memaafkan pernyataan Menag terkait ucapannya yang melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang masuk ke instansi milik pemerintah.
Terlebih, kata Diah, permintaan maaf juga sudah dilayangkan oleh Menag. Ia menilai hal itu merupakan sikap yang bijak di awal masa jabatannya dan pasca-membuat pernyataan kontroversial.
"Saya pikir ketika Pak Menteri meminta maaf setelah ada kegaduhan ini kita semua mencoba untuk memahami dan memaafkan," kata Diah.
"Pak Menteri sudah meminta maaf dan kita, ya mereka yang memaafkan adalah salah satu karakter orang yang bertakwa, yang oleh Allah diberikan ganjaran ampunan dan surga," tandasnya.
Dicecar isu cadar dan deradikalisasi
Dalam rapat kerja perdana dengan Komisi VIII DPR RI, Menag Fachrul Razi sempat dicecar sejumlah pertanyaan seputar isu kontroversial yang dikeluarkannya di antaranya soal cadar dan deradikalisasi. Komisi sosial dan agama ini meminta Menag mengklarifikasi pernyataannya soal larangan penggunaan nikab atau cadar dan celana cingkrang masuk ke instansi milik pemerintah.
"Saya kira penting untuk konfirmasi langsung di forum terhormat ini. Misalkan bagaimana Pak menteri menyatakan bahwa cadar dan celana cingkrang perlu diatur sedemikian rupa terutama di ASN," ungkap Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Yandri menilai pernyataan Fachrul seolah-oleh membuat agenda deradikalisasi di Kementerian Agama hanya sebatas melihat cara berpakaian seseorang. Hasilnya, justru menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Menurutnya, pernyataan Fachrul terkait pelarangan penggunaan cadar ataupun celana cingkrang terlalu dini untuk menuduh apakah orang dengan pakaian tertentu disangkutpautkan dengan perilaku orang apalagi sampai dicap radikal. "Jadi ini mohon Pak Menteri jelaskan secara transparan saja nanti sehingga bisa kita kanalisasi menjadi perdebatan yang positif," kata Yandri.
Protes yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi VIII Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis. Ia menilai pernyataan Fachrul selaku menag justru bertentangan dengan strategi pemerintah yang ingin membuat kerukunan beragama di Indonesia.
Baca Juga : Wapres Ma'ruf Bilang, Larangan Bercadar Terkait Aturan Berpakaian
Oleh karena itu, kata Iskan, fraksinya meminta menag untuk menghentikan pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif dan fokus membangun kemenag khususnya membangun kerukunan bergama.
"Dan saya ingatkan bahwa pemerintah tidak boleh terlalu masuk ke dalam internal agama itu. Karena setiap agama punya ciri khas dan biarlah agama berada di hati masing-masing orang," kata Iskan.
Sementara anggota Komisi VIII Fraksi Demokrat, Nanang Samodra mengaku sepakat dengan Fachrul Razi untuk menghentikan paham radikalisme. Namun, ia tak setuju dengan cara menag yang melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang masuk ke instansi milik pemerintah.
Menurutnya, cara itu perlu ditinjau kembali. Nanang mengatakan, prinsip deradikalisasi adalah bisa melakukan pendekatan religius dan security. "Kami harap Kemenag hanya fokus ke pendekatan religius saja, tidak masuk ke arena security," katanya.
Berbeda dengan rekan-rekan lainnya, anggota Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan Samsu Niang justru setuju dengan pernyataan menag tentang pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang masuk ke instansi milik pemerintah. Menurut Samsu, pernyataan Fachrul merupakan peringatan penting kepada masyrakat Indonesia untuk berhati-hati terhadap isu radikalisme.
"Menurut saya itu benar Pak. Sebagai mantan TNI harus memberikan warning kepada masyarakat Indonesia terutama radikalisme ini bahaya. Saya mendukung," kata Samsu.
