Tim Editor
Penafian disampaikan oleh serikat pekerja melalui pemasangan spanduk di Kilang Balingan. Dalam spanduk itu tertulis, 'Pertamina Bukan Sarang Koruptor, Bukan Juga Tempat Tidak Terpuji & Mulut Kotor'.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar mengamini, pemasangan spanduk di Kilang Balongan itu sebagai penolakan untuk Ahok. Menurut dia, masih banyak orang yang dinilai kompeten untuk memimpin BUMN migas itu.
"Pak Ahok cacat persyaratan materil. Kader internal Pertamina juga banyak yang cakap," kata Arie dalam pesan singkat, Jakarta, Jumat (15/11/2019).
"Yang paham bisnis pertamina dari hulu sampai hilir dan memiliki komitmen untuk menegakkan kedaulatan energi indonesia sesuai amanat UUD 45 Pasal 33. Dari kalangan internal saya rasa lebih baik," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah menilai, permasalahan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak cukup dengan menempatakan satu orang Ahok. Ia menyebut tantangan dan masalah di BUMN cukup kompleks untuk diselesaikan Ahok.
"Permasalahan dan tantangan di BUMN saya kira cukup besar dan luas dan tidak bisa diselesaikan dengan menempatkan satu orang Ahok di salah satu BUMN. Bahkan masih sulit kalaupun Ahok ditempatkan sebagai menteri BUMN," ujar Piter saat dihubungi era.id, Jumat (15/11/2019).
Terkait dengan latar belakang Ahok yang pernah menjadi pengusaha dan kepala daerah, kata Piter, bisa menjadi modal yang cukup bagi mantan Bupati Belitung Timur itu untuk memimpin salah satu perusahan pelat merah.
Namun, ia meragukan Ahok bisa sukses memimpin perusahan BUMN. Piter mengatakan ada perbedaan besar antara mengurus birokrasi, perusahan swasta, dan mengelola BUMN.
"Menurut saya itu tidak jadi jaminan Ahok untuk sukses memimpin BUMN. Memimpin perusahaan swasta dan juga memimpin birokrasi berbeda sekali dengan memimpin BUMN," kata Piter.
Menurut Piter, permasalahan di BUMN memerlukan penguatan dan dukungan dari semua pihak, bukan hanya satu orang di salah satu BUMN saja.
Sehingga, menurut Piter, keputusan Menteri BUMN Erick Thohir dengan menempatkan Ahok di salah satu perusahan pelat merah mungkin bisa menyelesaikan beberapa masalah yang ada. Namun, ia mengingatkan penguatan di BUMN memerlukan dukungan semua pihak bukan hanya satu orang di salah satu BUMN.
