Menanti Gebrakan Ahok Sebagai Komisaris Utama Pertamina

Tim Editor

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: Kementerian BUMN)

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama (Komut) PT. Pertamina (Persero).

"Insyaallah sudah putus, Pak Basuki (Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok) akan jadi komisaris utama di Pertamina," kata Erick di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Selain mengangkat Ahok, Kementerian BUMN juga mengangkat Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina. Adapun Budi nantinya akan membantu kerja Ahok di BUMN perminyakan itu.

"(Basuki) Didampingi oleh Pak Wamen (BUMN) Pak Budi Sadikin jadi wakil komisaris utama," kata dia.

Selain itu, Direktur Keuangan Pertamina juga diganti. Posisi Dirkeu Pertamina sebelumnya dijabat oleh Pahala Mansyuri digantikan oleh Ema Srimartini. Dia sebelumnya menjabat sebagai Dirut Telkomsel. Sementara Pahala menjadi Dirut BTN.

"Karena memang kan yang sebelumnya pahala kan ada tugas baru juga sebagai Dirut BTN dan Komisaris Utama Pak Chandra Hamzah," kata dia.

Pro kontra Ahok jadi Bos BUMN

Rencana Ahok masuk dalam jajaran petinggi BUMN PT Pertamina (Persero) sempat diwarnai pro kontra. Salah satu penolakan datang dari internal Pertamina sendiri. Penafian disampaikan oleh serikat pekerja melalui pemasangan spanduk di Kilang Balingan. Dalam spanduk itu tertulis, 'Pertamina Bukan Sarang Koruptor, Bukan Juga Tempat Tidak Terpuji & Mulut Kotor'.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar mengamini, pemasangan spanduk di Kilang Balongan itu sebagai penolakan untuk Ahok. Menurut dia, masih banyak orang yang dinilai kompeten untuk memimpin BUMN migas itu.

"Pak Ahok cacat persyaratan materil. Kader internal Pertamina juga banyak yang cakap," kata Arie dalam pesan singkat, Jakarta, Jumat (15/11).

Namun, penolakan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terhadap mantan Gubernur DKI itu ditanggapi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga bilang, mestinya serikat pekerja tidak ikut campur pemilihan tersebut. Sebab, hal itu sama saja para serikat sudah berpolitik.



"Ini kan bisnis, jangan bawa politik lah ke urusan bisnis. Jadi kami minta kami harapkan teman-teman serikat pekerja lihat dulu Pak Ahok masuk di mana, lihat dulu pekerjaannya," kata Arya di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (18/11).

Baca Juga : Ahok di Perusahaan 'Pelat Merah': Ditolak Serikat Pekerja, Dibela BUMN

Sebab, kata dia, tolak ukur kinerja Pertamina sebagai korporat tidak bisa dikaitkan dengan politik atau status seseorang, melainkan dilihat dari kinerja saat menjalankan perusahaan. "Yang namanya korporat terukur lah keberhasilannya, dan sangat gampang kalau korporat untung enggak ini, rugi atau enggak kelihatan angka-angkanya kalau korporat," kata dia.

Ahok pun sempat membela diri atas penolakan dari beberapa pihak terhadap rencana ia diberi kursi pimpinan di salah satu perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia mengatakan adanya penolakan merupakan hal yang wajar, hanya saja ia merasa heran mengapa dirinya selalu ditolak.

"Kayanya hidup gue ditolak melulu. Hidup ini enggak ada yang setuju seratus persen. Tuhan saja ada yang menentang," ujar Ahok seperti dikutip dari Antara, Rabu (10/11/2019).

Ahok juga berterima kasih atas 'Kepretan' Rizal Ramli yang menyebut kapasitas dirinya hanya 'kelas Glodok' dan tak layak menjadi petinggi BUMN. Menurutnya, disamakan dengan pedagang Glodok sama seperti didoakan menjadi orang kaya karena Pusat Perbelanjaan Glodok berisi orang-orang sukses di bidang niaga.

"Disamain orang Glodok saya kaya dong, orang Glodok itu top lho usahanya," kata Ahok.

Tag: bumn

Bagikan: