Supaya Tak Ada Lagi 'Pengadaan Lift'

Tim Editor

Ilustrasi rumah dinas gubernur DKI (era.id)

Jakarta, era.id - Wacana pengadaan lift di rumah dinas Gubernur DKI memang akhirnya batal dilaksanakan. Namun anggaran yang keburu masuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu keburu bikin geger.

Gubernur DKI Anies Baswedan memilih memakai frasa 'tidak tahu' menanggapi wacana itu. Dia langsung meminta supaya item dicoret karena dirasa tidak perlu. Lagipula rumah dinas gubernur hanya punya dua lantai. 

Merasa kecolongan, Wagub Sandiaga Uno langsung bereaksi. Dia mengaku sudah membentuk tim khusus untuk memelototi anggaran. Bahkan tim ini, katanya dibentuk sebelum kasus ini muncul. Meski tidak dijelaskan juga kenapa item pengadaaan lift luput dari perhatian tim khusus ini.

"Saya baru saja membentuk tim, yang sebelum kasus ini muncul, untuk penyerapan anggaran dan untuk mengkoordinasikan SKPD," kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Sandi menjelaskan, dia akan langsung menjadi penanggungjawab tim bersama Sekda. Sedangkan Gubernur DKI bertugas sebagai pengarah.

"Ketua tim pelaksananya itu Pak Oswar Deputi, dibantu oleh banyak sekali elemen daripada SKPD dan kepala biro," tambah Sandi.

Anies juga meminta supaya rumah dinas miliknya tidak perlu direnovasi. Anies merasa rumah dinas Anies yang bertempat di Menteng, Jakarta Pusat, masih dalam kondisi baik. Anies sendiri mengaku tidak tahu bagian mana yang mau direnovasi. Padahal alokasinya ini sudah masuk juga di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di situs LKPP.



Di dalam situs itu, tertulis Pelaksanaan Konstruksi Rehabilitasi/renovasi Rumah Dinas Gubernur dengan anggaran Rp1.383.688.903. Masih ada Pelaksanaan Pengawasan Rehabilitasi/renovasi Rumah Dinas Gubernur sebesar Rp145.629.000. Belum lagi Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin dab Mesin Pompa Air Rumah Dinas Gubernur sebesar Rp 134.310.000.

"Rumahnya oke-oke aja kok, enggak butuh renovasi," kata Anies di Gedung Wisma Nusantara, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).

Kisruh soal pengadaan elevator di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta mencuat, setelah muncul angka Rp750 juta di situs LKPP. Lift untuk rumah dinas itu dimasukan dalam pos anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov DKI (DCKTR DKI) tahun 2018.

infografis (Mia/era.id)

Tag: 100 hari anies-sandi

Bagikan: