Tim Editor
"Anggota Polri yang diangkat sebagai ketua KPK dalam hal ini Kabaharkam itu tidak harus mengundurkan diri sebagai anggota Polri tapi harus diberhentikan dari jabatannya," ungkap Idham di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengungkapkan, Firli tak perlu mengundurkan diri sebagai anggota kepolisian namun hanya dimutasi.
Hal tersebut, kata Idham, mengacu pada revisi Undang-Undang Nomor 30 tentang Komosi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan seorang anggota polisi tidak harus mengundurkan diri sebagai anggota polri melainkan harus melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya.
"Jadi bukan mundur, nanti akan ada proses mutasi berikutnya lagi," tegas Idham.
Naik Pangkat Sebelum Jadi Ketua KPK
Sebelumnya, Firli Bahuri mendapat kenaikan pangkat dari Inspektur Jenderal (Irjen) menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) sebelum dilantik sebagai ketua KPK pada bulan Desember mendatang. Adapun kenaikan pangkatnya itu setelah dilantik sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) sesuai dengan mutasi jabatan yang tertuang dalam telegram bernomor ST/3020/XI/KEP/2019 tertanggal 8 November 2019.
Firli mengaku bersyukur bisa mendapatkan pangkat bintang tiga sebelum memimpin KPK. Ia mengatakan Presiden RI Joko Widodo tinggal menerbitkan keppres terkait kenaikan pangkat para perwira TNI-Polri.
Firli menjabat sebagai Kabaharkam hanya dalam kurun waktu satu bulan sebelum pelantikannya sebagai ketua KPK. Kadiv Humas Polri M. Iqbal mengatakan alasan utama menunjuk Firli karena Kabaharkam terdahulu yaitu Komjen Condro Kirono hendak pensiun dan dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Polri.
"Kabarhakam kan mau pensiun nah kita memilih dewan kebijakan tinggi polri itu independen dan mempunyai track record, Pak Firli yang terpilih," kata Iqbal.
Sebelumnya, Idham merotasi sejumlah perwira tinggi. Dalam mutasi yang tertuang dalam surat telegram bernomor ST/3020/XI/KEP/2019 tertanggal 8 November 2019 itu, Firli dipromosikan sebagai Kabaharkam.
