Tim Editor
“Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa proses rekrutmen untuk calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati oleh Bapak Presiden. Dan kemudian kalau pada hari ini ada isu seperti itu, uang Rp500 miliar itu kan bukan uang kecil, uang sangat besar sekali, bagaimana uang itu ada, dan kalau ada dengan gampang dilacak oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” kata Seskab menjawab wartawan di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Senin (25/11) siang.
Menurut Seskab, Presiden secara langsung yang memilih dengan sangat hati-hati, kemudian representasi partai pun tidak semua yang diusulkan partai itu disetujui oleh presiden. Bahkan beberapa nama-nama yang cukup kredibel dan juga nama besar, Presiden ada yang tidak setuju.
“Enggak mungkin. Untuk apa kasih uang Rp500 miliar hanya sekedar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya enggak sampai Rp100 juta bagaimana bisa kemudian uang dengan sejumlah itu dikeluarkan,” tegas Pram.
Terkait masih adanya sejumlah partai politik pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum mendapatkan jatah menteri, wakil menteri atau staf khusus, Seskab Pramono Anung mengingatkan, bahwa penentuan menteri, wakil menteri, staf khusus presiden itu merupakan hak prerogratif presiden dan sepenuhnya adalah kewenangan presiden. Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan Jokowi pastinya punya hitung-hitungan dan aturan main.
“Tapi yang jelas bahwa memang ada aturan main, ada hitungan yang sudah disampaikan oleh presiden ke partai sebelum pelaksanaan pilpres ini berlangsung, sehingga sudah ada gambaran. Karena ini kan presiden pada periode kedua, sehingga aturan mainnya sudah ada,” jelas Seskab.
Mengenai hitungannya dengan jumlah suara yang diraih partai politik, Seskab menunjuk yang sudah mendapatkan komposisi dan sebagainya, termasuk PDIP yang mendapat 6 kursi, kenapa Golkar dapat 3 kursi dan seterusnya. “Itu ada hitungannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Humphrey Djemat mengungkap ada calon menteri Presiden Joko Widodo yang diminta uang kontribusi oleh partai politik tertentu hingga Rp 500 miliar.
"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan Jokowi, dia mau diendorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, harus bisa berkontribusi Rp 500 miliar," ujar Humphrey dalam diskusi di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu (24/11/2019).
Humphrey menolak menyebutkan partai yang dia maksud. Namun, dia mengatakan, orang itu menolak tawaran partai karena harus membayar uang kontribusi.
