Tim Editor
Awiek bilang, pernyataan Humphrey itu ngawur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ia justru menantang agar Humphrey menyebutkan siapa dan dari partai mana yang melakukan praktik mahar politik.
"Ini ngawur, tak bisa dipertanggungjawabkan. Agar gentle sebut saja siapa orangnya dan partainya, sehingga tidak menjadi fitnah politik," ucap Awiek saat dihubungi era.id, Senin (25/11/2019).
Awiek mengatakan Humphrey tak paham soal mekanisme pemilihan menteri yang merupakan hal prerogatif presiden.
"Lagian ngitung isu Rp500 M dari mana? Gaji menteri lima tahun berapa? Kapan baliknya? Belum lagi kalau diganti di tengah jalan, makin tidak ketemu rumus pengembaliannya," kata Awiek.
Sebelumnya, Humphrey menyebutkan ada praktik mahar politik di balik pemilihan menteri, bahkan ada calon menteri yang dimintai dana sebesar Rp500 miliar sebelum ditunjuk menjadi pembantu Jokowi di Kabinet. Pihak yang meminta komitmen Rp500 miliar kepada calon menteri itu adalah partai politik.
"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut," ujar Humphrey, Minggu (24/11/2019).
