Tim Editor
Rencana tersebut terungkap dalam pertemuan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Rabu (27/11/2019).
"Proyeknya ada kilang minyak, ada pabrik petrokimia beserta turunannya, yang ujung-ujungnya jadi benda-benda industri, seperti plastik dan benda-benda lainnya," kata Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil bilang, rencana pembangunan muncul setelah PT Pertamia (Persero) mendapatkan investasi dari perusahaan Taiwan, dan Abu Dhabi. Investasi ini untuk pembangunan selama 4-5 tahun kontruksi. Targetnya, pembangunan akan mempekerjakan 30.000-35.000 pegawai termasuk warga lokal.
Tugas Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dalam investasi tersebut, kata Ridwan Kamil, adalah mengamankan tata ruang dan menunjuk lokasi. Sebab pembangunan ini membutuhkan lahan lebih dari 200 hektar. Selain itu, Pemda Provinsi Jabar juga akan mendorong Indramayu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Tugas Pemprov adalah mengamankan tata ruang, dan menunjukkan lokasi wilayah yang dimintai Pertamina. Dan kita akan dorong untuk upgrade menjadi Kawasan Ekonomi Khusus karena lahannya di atas 200 hektar," terang Ridwan Kamil.
Ia menyebut, proyek itu akan dimulai pada awal 2020. Menurutnya, proyek ini merupakan contoh sinergisitas Pemda Provinsi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terlebih, Presiden Joko Widodo sudah memberi arahan kepada kepala daerah untuk mempermudah dan mempercepat investasi.
Sementara Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya memerlukan dukungan Pemda Provinsi Jabar dalam penentuan lokasi. Nantinya, kata dia, proyek senilai Rp 100 triliun itu akan menyerap sekira 30-35 ribu tenaga kerja dalam dua tahap.
“Jadi kebutuhan tenaga kerja untuk tahap kontruksi dan tahap operasi. Kontruksi diawal tahun 2020 dan operasi tahun 2026,” katanya seraya menambahkan bahwa pihaknya berterima kasih kepada Gubernur Jabar yang telah mendukung proyek yang akan dilaksanakan.
