Tim Editor
"Dulu tas notaris isinya pulpen, cap, meterai, sekarang seharusnya isinya laptop, tablet yang terkoneksi internet, sehingga kalau klien butuh apa-apa bisa cepat diurus secara online. Ini harus segera dimulai," kata Jokowi di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (28/11/2019).
Dalam acara yang dihadiri sekitar 1.500 orang peserta dari berbagai negara itu, Jokowi menyebut bahwa teknologi saat ini terus berkembang. Sehingga diperlukan penyesuaian agar tidak tertinggal. "Saya paham teknologi berubah cepat, tapi kalau notaris juga tidak berubah maka notaris akan tertinggal dan ditinggalkan klien-klien kita," ujar Presiden.
Presiden pun mendorong agar notaris memanfaatkan kecanggihan teknologi. Misalnya kehadiran fisik bisa digantikan dengan pemanfaatan teknologi video conference dan tanda tangan elektronik. "Layanan kenotariatan harus adaptif dengan teknologi," imbuh dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan bahwa saat ini artificial intelligence (kecerdasan buatan) maupun internet of things sudah membawa warna lain kepada dunia.
"Semua negara terkena dampak dari era disrupsi, era disrupsi memberikan tantangan-tantangan baru dan besar, di mana pemerintah, pelaku bisnis dan kalangan notaris harus mengubah proses pemerintahan dan bisnis serta budaya kerja perusahaan di semua sektor," ujar Presiden.
Seluruh pihak di era disrupsi menurut Presiden Jokowi, harus dapat bergerak lebih lincah dan cepat.
"Yang cepat akan mengalahkan yang lambat, yang cepat berdaptasi terhadap teknologi akan mengalahkan yang gagap teknologi. Birokrasi dari manual menjadi digital, dari yang berlama-lama jadi cara yang cepat, shortcut untuk mengubah cara birokrasi yang rutinitas, monoton, menggunakan inovasi teknologi," kata Presiden Jokowi.
Dia mengaku selama 4 tahun terakhir sudah berusaha untuk mengubah proses perizinan menggunakan sistem elektronik, sehingga pengurusan izin hanya memakan waktu beberapa jam dari yang tadinya berbulan-bulan.
"Pengurusan administrasi dan hukum di Kementerian Hukum dan HAM menggunakan teknologi mengurangi tumpukan dokumen, proses legalisasi dari 3 hari menjadi 3 jam dan keseluruhan proses perseroan terbatas hanya memakan waktu 7 menit. Ini juga mau saya cek bener enggak 7 menit," kata Jokowi.
