Tim Editor
Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman menganggap wacana pencabutan itu merusak program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terdahulu yang mendorong warga menggunakan transportasi umum.
"Ini condong mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan transportasi massal, sedangkan Jakarta yang sedang gencar-gencarnya bangun transportasi massal. Jangan sampai sia-sia nanti," kata Prabowo di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (8/11/2017).
Menurutnya, program Enterprise Resource Planning (ERP) peninggalan Ahok-Djarot bakal mubazir, jika Anies-Sandi terus ngotot menjalankan wacana pencabutan pelarangan motor di Sudirman-Thamrin. Prabowo menilai, program ERP berhasil mengurai kemacetan di ibu kota. Masyarakat mulai beralih ke transportasi massal seperti Bus TransJakarta.
Jika, alasan Wakil Gubernur Sandi mengatakan pencabutan pelarangan ini terkait keadilan berkendara, menurut Prabowo, cara itu tidak bisa diterapkan untuk semua pengguna jalan, karena harus ada yang diprioritaskan.
"Kalau bicara keadilan semua akan sulit, hukum ini kan juga tidak harus selalu adil. Kalau bicara keadilan untuk semua bisa repot nanti," kata Anggota Komis B DPRD DKI itu.
Hal yang paling menakutkan, lanjut Prabowo, kawasan Sudirman-Thamrin kembali semrawut akibat keberadaan motor. "Saya lihat, Sudirman sudah tertib dan dengan pencabutan itu ditakutkan akan menjadi crowded lagi," tutupnya.
