Tim Editor
Acara yang berlangsung selama tiga hari ini menghasilkan sembilan rekomendasi, seperti mengembalikan kejayaan rempah-rempah nusantara sampai strategi pemenangan Pilkada 2020.
"Rekomendasi ada 9 poin, mencakup bagaimana komitmen PDIP di dalam membumikan ideologi pancasila, menjaga NKRI dan kebhinekaan kita, dan juga bagaimana kita bergotong royong bersama," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Poin pertama, Rakernas I PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya sikap tegas pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin di dalam upaya menjaga eksistensi, kehormatan dan kedaulatan teritorial dan kedaulatan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kedua, Rakernas merekomendasikan untuk menyusun langkah politik strategis guna menyusun haluan pembangunan nasional melalui strategi industri hulu-hilir berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mendorong riset dan inovasi.
"Haluan Pembangunan Nasional yang dirancang tersebut merupakan jalan kemakmuran yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar menjadi manusia Indonesia dengan semangat berdikari," kata dia.
Rekomendasi ketiga, PDIP ingin menjadikan seluruh keanekaragaman pangan, bumbu-bumbuan, rempah, dan seluruh kekayaan hayati, serta apa yang terkandung di dalam bumi, air, laut dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai sumber kemakmuran Indonesia.
Rekomendasi keempat, Hasto mengatakan partainya akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan mengambil fokus pada kegiatan riset dan inovasi terhadap flora, fauna, manusia, dan teknologi.
"Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2019 yang telah mematrikan riset sebagai salah satu kunci kedaulatan, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan," katanya.
Kelima, PDIP merekomendasikan kepada DPP Partai dan Fraksi DPR RI PDIP untuk memperjuangan perubahan UU Pemilu untuk mengembalikan Pemilu kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.
Hasto menilai perlunya peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5 persen, pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang (5% DPR RI, 4% DPRD Provinsi dan 3% DPRD Kabupaten/Kota), dan perubahan district magnitude (3-10 Kursi untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 3-8 Kursi untuk DPR RI).
"Serta memoderasi konversi suara menjadi kursi dengan Sainte Lague Modifikasi dalam rangka mewujudkan presidensialisme dan pemerintahan efektif, penguatan serta penyedederhaan sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah," tambahnya.
Rekomendasi keenam adalah menegaskan bahwa pilkada serentak 2020 merupakan momentum guna memerkuat mekanisme kelembagaan partai dalam menyiapkan pemimpin. Seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PDIP wajib menjalankan visi misi yang dibuat DPP PDI Perjuangan.
"Seluruh calon wajib mengikuti Sekolah Partai dan menjalankan strategi pemenangan berdasarkan semangat gotong royong," tegasnya.
Rekomendasi ketujuh, PDIP akan berupaya memastikan kemenangan dalam Pilkada serentak Tahun 2020 di sekurang-kurangnya 60 persen Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Indonesia.
"Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang pro wong cilik, pro poor-budget (APBD untuk Rakyat) sekaligus sebagai pijakan politik penting partai menuju kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024," kata Hasto.
Rekomendasi kedelapan, Hasto menegaskan komitmen PDIP untuk memelopori kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan keberpihakan terhadap lingkungan hidup.
Ia menilai bahwa melindungi, merawat, dan mengembangkan kelestarian lingkungan dalam keseimbangan dengan seluruh alam raya wajib dijalankan dalam seluruh kebijakan partai.
Hasto mengatakan bahwa Tiga Pilar Partai wajib mendorong kebijakan tata ruang, gerakan penghijauan, gerakan menyelamatkan sumber-sumber mata air, dan menjadikan sungai sebagai halaman depan guna melindungi seluruh wilayah daerah aliran sungai tersebut.
"Seluruh Tiga Pilar Partai wajib mendorong gerakan menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat dengan kesadaran untuk membuat pemisahan sampah rumah tangga guna membantu proses pengolahan limbah yang bisa diperbarui dan yang tidak bisa diperbarui," kata Hasto.
Rekomendasi terakhir, Rakernas I PDIP menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan berbagai lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hingga kebijakan nasional terhadap penanggulangan HIV-AIDS.
Tak hanya itu, PDIP juga memberikan dukungan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga ranah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
