Para Aktivis Lingkungan Dadakan di Tengah Polemik Revitalisasi Monas

Tim Editor

Monas (Irfan/era.id)

Jakarta, era.id - Proyek revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) mendapat banyak komentar miring. Proses revitalisasi yang menebang ratusan pohon ini dinilai membuat kawasan sentral ibu kota itu menjadi 'gundul'.

Penolakan terhadap revitalisasi Monas juga sampai di rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang mempertanyakan pengawasan Pratikno selaku Mensesneg sehingga pohon-pohon yang tumbuh di kawasan Monas ditebang untuk kepentingan revitalisasi. Dia juga mempertanyakan apakah revitalisasi kawasan Monas sudah mendapat izin dari Mensesneg selaku ketua Komisi Pengarah.

"Bagaimana sikap Setneg? Bagaimana hidupnya pohon 190 itu? Itu kan mestinya kita pelihara tapi ditebang oleh gubernur. Ini bagaimana? Apakah penebangan tersebut sudah izin dan mendapat izin? Dari komisi pengarah?" tanya Junimart di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1).

Politikus PDI Perjuangan ini menyebut revitalisasi Monas sebegai kejahatan lingkungan. Sebab, dia menilai pohon yang berada di kawasan Monas bisa berfungsi menjadi penyaring asap di Jakarta. Padahal, bila dirunut, pembangunan apa di Jakarta yang tak mengorbankan pohon sebagai tumbalnya?

"Jangan dibiarkan, Pak. Ini kejahatan lingkungan Pak, kejahatan penghijauan," tegas Junimart.

Senada dengan rekan sefraksinya, Endro S Yahman, juga mempertanyakan pengawasan Pratikno sebagai Ketua Komisi Pengawasan Pembangunan Kawasan Medan Merdeka sampai "kecolongan" dalam mengawasi Monas.


Revitalisasi Monas (Diah Ayu/era.id)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi menyebut koordinasi Kemensesneg dengan Pemprov DKI Jakarta tidak berjalan baik. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga masuk sebagai Sekretaris di Komisi Pengawasan.

"Itu Pak Gubernur ada di komisi (pengawasan) tersebut idealnya dari awal ada koordinasi yang lebih baik ya sehingga tidak muncul polemik di kemudian hari," katanya.

Revitalisasi Monas Belum Ada Izin

Mensesneg Pratikno lantas menjawab banyaknya pertanyaan terkait proyek revitalisasi Monas oleh Pemprov DKI Jakarta yang mengorbankan 190 pohon. Menurutnya, sampai saat ini belum ada surat izin yang keluar terkait proyek tersebut dari Pemprov DKI kepada Dewan Pengarah.

"Kami tidak menerima surat (izin), oleh karena itu memang (revitalisasi kawasan Monas) tidak ada dasar subtansi. Sampai kejadian itu terjadi. Jadi kami juga tidak mengetahui secara riil dan kemudian jadi pemberitaan," ujar Pratikno.

Dia mejelaskan yang diterima hanyalah surat penjelasan soal penataan kawasan Monas dari Sekda DKI Jakarta Saefullah. Pratikno menegaskan, selama izin belum keluar, maka seluruh revitalisasi kawasan di Ring 1 itu harus dihentikan.

"Oleh karena itu akan kita bahas. Intinya sampai menunggu izin, itu harus dihentikan," kata Pratikno.

Dia mengatakan, proses revitalisasi kawasan Monas di sisi selatan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki dasar karena belum mengantongi izin dari Dewan Pengarah Kawasan Medan Merdeka.

Oleh karena itu, Pratikno mengaku telah berkirim surat dan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait masalah revitalisasi kawasan Monas.

Selanjutnya, dia mengatakan akan segera menggelar sidang yang sebelumnya mengundang para ahli untuk membasas polemik tersebut. "Sebagai ketua pengarah, sebelum rapat pengarah kami kirimkan surat ke Gubernur DKI beberapa hari lalu, kami kirimkan dan setelah itu ada komunikasi dengan Gubernur DKI. Kami masih menunggu apakah ada surat dari Badan Pelaksana Medan Merdeka," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan adanya kejanggalan dalam proyek revitalisasi Monas, sehingga harus dihentikan untuk sementara.

Salah satu kejanggalan itu, kata Prasetio, Selasa (28/1), jika disebut revitalisasi itu mengikuti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995, pasal lima jelas berbunyi bahwa Kemensetneg sebagai Ketua Komisi Pengarah. Adapun komisi ini memiliki tugas memberikan pengarahan dan pendapat kepada badan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.

Kemudian, ketua pengarah juga bertugas memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Merdeka yang disusun oleh badan pelaksana. Adapun badan pelaksana diketuai oleh Gubernur DKI Jakarta.

"Di situ jelas harus ada persetujuan dari Kemensetneg. Nah ini kan belum ada," kata Prasetio di Gedung DPRD usai mengunjungi proyek revitalisasi Monas, Selasa (28/1).

Selain itu, Politisi PDI Perjuangan itu juga menilai proyek revitalisasi sisi selatan kawasan Monas dengan anggaran Rp50 miliar banyak kejanggalan karena menurut dia,  tidak mungkin kegiatan revitalisasi sisi selatan yang hanya membuat kolam habis sebanyak segitu.

Akhirnya, Prasetio pun meminta inspektorat untuk turun dan mengaudit proses lelang proyek pengerjaan revitalisasi. Prasetio juga menyebutkan bahwa dalam proyek revitalisasi tersebut ada kesalahan teknis pengerjaan, salah satunya yaitu lubang main hole yang berfungsi untuk meresap saluran air ketika air tertahan di atas pondasi semen dan batu alam, namun saat dia meminta untuk membongkar, salurannya tidak ada.

"Itu kan ditutup beton semua. Nah ada lobang, tapi mana salurannya? Gak beres semuanya," tuturnya seperti dikutip dari Antara.

Prasetio pun akhirnya meminta proyek revitalisasi tersebut dihentikan sementara hingga terbitnya persetujuan dari Komisi Pengarah yang diketuai oleh Kemensetneg.

"Besok harus sudah berhenti proyek revitalisasi ini," kata Prasetio saat inspeksi mendadak.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah akhirnya menyatakan akan mengikuti rekomendasi tersebut. Namun dia menuturkan keputusan penghentian sementara bergantung pada rekomendasi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Tag: pemprov dki jakarta

Bagikan: